Kapolri Suyudi Gagas Blue Policing, Polri Perketat Pengawasan Laut dan Lindungi Nelayan dari Bom Ikan
JAKARTA, Barometer99.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menggagas program Blue Policing sebagai langkah strategis memperkuat keamanan wilayah perairan Indonesia sekaligus melindungi nelayan tradisional dari berbagai praktik kejahatan laut.
Melalui program tersebut, Polri akan memperketat pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan, racun, hingga aktivitas kapal ilegal yang selama ini mengancam kelestarian ekosistem laut dan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Blue Policing menjadi pendekatan Polri yang tidak hanya berorientasi pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pencegahan, deteksi dini, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
Ketua Program Blue Policing yang juga menjabat Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri dalam memperkuat keamanan maritim sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan.
Menurut Pitoyo, praktik penangkapan ikan menggunakan bom dan racun tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup nelayan tradisional yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan.
Karena itu, pengamanan wilayah perairan akan diperkuat melalui patroli berbasis risiko, pemetaan wilayah rawan, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di laut.
Pengawasan juga diarahkan untuk mencegah praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses sumber daya ikan dan konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dengan nelayan tradisional.
Dalam pelaksanaannya, Blue Policing dibangun melalui enam pilar strategis yang menjadi fondasi pengamanan dan perlindungan wilayah perairan Indonesia.
Pertama, Blue Prevention, yakni upaya pencegahan gangguan keamanan dan berbagai tindak kejahatan di wilayah perairan.
Kedua, Blue Community, yaitu memperkuat kemitraan antara Polri dengan nelayan, komunitas pesisir, dan masyarakat bahari.
Ketiga, Blue Intelligence, berupa deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan maupun aktivitas ilegal di laut.
Keempat, Blue Law Enforcement, yakni penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang mengancam keamanan serta kelestarian sumber daya laut.
Kelima, Blue Environment, yang berfokus pada perlindungan ekosistem laut, termasuk terumbu karang, mangrove, dan pencegahan pencemaran lingkungan.
Keenam, Blue Impact, yaitu mengukur dampak nyata pelaksanaan program terhadap keamanan perairan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Melalui keenam pilar tersebut, keberhasilan pengamanan laut tidak hanya diukur dari banyaknya patroli maupun penindakan, tetapi juga dari meningkatnya keselamatan nelayan, berkurangnya praktik penangkapan ikan ilegal, dan terjaganya keberlanjutan sumber daya perikanan.
Salah satu pendekatan penting dalam Blue Policing adalah menempatkan nelayan sebagai mitra strategis kepolisian.
Masyarakat nelayan dinilai sebagai kelompok yang paling memahami kondisi wilayah perairan dan aktivitas di kawasan tempat mereka mencari nafkah.
Karena itu, Polri akan memperkuat komunikasi dan forum dialog bersama masyarakat pesisir untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi potensi gangguan keamanan, serta mencegah terjadinya konflik di wilayah tangkap.
Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi kearifan lokal masyarakat bahari, seperti Awig-awig, Sasi, dan Panglima Laot, sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan serta keberlanjutan sumber daya laut.
Tidak hanya itu, pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi juga menjadi perhatian agar bantuan pemerintah benar-benar diterima nelayan kecil sesuai ketentuan.
Aspek keselamatan melaut turut diperkuat melalui patroli perairan, pengamanan jalur pelayaran rakyat, serta edukasi penggunaan jaket pelampung dan perangkat navigasi.
Untuk tahap awal, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan yang disesuaikan karakteristik daerah masing-masing.
Kepulauan Riau diarahkan untuk memperkuat kemitraan masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara difokuskan pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara pada pelestarian mangrove, sedangkan Bali diarahkan untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan wisata bahari.
Polri juga menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari, mulai dari pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil.
Program Blue Policing dijadwalkan diluncurkan secara resmi pada 26 November 2026.
Melalui program ini, Kapolri Suyudi Ario Seto ingin memastikan kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam menjaga keamanan dan menindak kejahatan, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari laut.
Semangat tersebut sejalan dengan kebijakan “Polisi Bersama Masyarakat”, yakni membangun keamanan melalui kolaborasi dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, laut yang aman dan lestari bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan kepentingan bersama untuk menjaga sumber daya alam, melindungi nelayan, serta memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir Indonesia.












