Pemilu 2029 PKB Siap Penuhi Kuota 30 Persen Perempuan
Jakarta. Barometer99.com – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainul Munasichin, menegaskan komitmen PKB untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 terkait kewajiban keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon legislatif di setiap daerah pemilihan (dapil).
Menurut Zainul, putusan MK tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam politik, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif pencalonan.
“PKB berkomitmen mematuhi sepenuhnya putusan MK. Keterwakilan perempuan tidak boleh hanya menjadi formalitas untuk memenuhi kuota, tetapi harus diwujudkan melalui kesempatan yang setara bagi perempuan untuk terpilih dan menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan,” ujar Zainul. Kamis (20/11/2026).
Ia menjelaskan, Putusan MK Nomor 128/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa daftar bakal calon legislatif wajib memuat keterwakilan perempuan minimal 30 persen di setiap dapil. Partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat digugurkan oleh KPU di dapil bersangkutan.
Zainul juga mengapresiasi aspirasi organisasi perempuan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI pada Selasa (17/11/2026). Sejumlah organisasi, antara lain Koalisi Perempuan Indonesia, Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan, Kalyanamitra, dan Maju Perempuan Indonesia, mendorong penguatan aturan keterwakilan perempuan dalam revisi UU Pemilu.
Menurutnya, aspirasi tersebut penting untuk memastikan kuota 30 persen disertai kewajiban dan sanksi yang jelas bagi partai politik. Selain itu, perempuan juga harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan berbasis gender, intimidasi, pelecehan, hingga doxing dalam aktivitas politik.
Zainul menyebut PKB memiliki modal dan pengalaman dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Pada Pemilu 2024, PKB memperoleh 68 kursi DPR RI, dengan 14 kursi di antaranya diisi oleh perempuan. Capaian tersebut, menurutnya, harus terus ditingkatkan menuju Pemilu 2029.
Ia menambahkan, keterlibatan perempuan di PKB tidak hanya diukur dari jumlah anggota legislatif. Sejumlah kader perempuan juga telah dipercaya menduduki posisi strategis, baik dalam kepemimpinan komisi, fraksi, maupun struktur pengambilan keputusan partai di parlemen.
“Ke depan, komitmen PKB bukan hanya memenuhi kuota 30 persen dalam daftar calon legislatif, tetapi juga memastikan kader perempuan mendapatkan nomor urut yang kompetitif, dukungan politik yang adil, penguatan kapasitas, serta perlindungan dari kekerasan politik,” jelasnya.
Zainul berharap revisi UU Pemilu dapat menjadi landasan untuk membangun sistem politik yang lebih inklusif dan memberikan ruang lebih besar bagi perempuan dalam menentukan arah kebijakan bangsa. (Efendi)












