Polda NTB Bongkar Jaringan TPPO, Tujuh Tersangka dan Lima Korban Teridentifikasi
Mataram-NTB, Barometer99.com- Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mengintensifkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Ditres PPA dan PPO Polda NTB berhasil mengungkap tiga perkara TPPO dengan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka serta mengidentifikasi lima orang korban.
Hal ini disampaikan dalam Konferensi Pers yang digelar Direktorat PPA/PPO Polda NTB di Gedung Tribrata Polda NTB, Jumat (21/11/2026).
Direktur PPA dan PPO Polda NTB Kombes Pol. Ni Made Pujewati, S.I.K., M.M., dalam keterangannya mengatakan, Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Prioritas Kapolri Quick Wins 8 Kegiatan 2, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan, penanganan perkara, hingga reintegrasi korban TPPO.
Dari hasil Penindakan yang dilakukan Direktorat PPA/PPO Polda NTB ada tiga perkara yang diduga berkaitan dugaan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi dan Malaysia.
“Dalam periode kurang lebih dua bulan ini Polda NTB telah mengungkap 3 kasus TPPO, “ tegasnya.
Kasus pertama tercatat dalam laporan polisi tertanggal 17 Oktober 2026. Dalam perkara ini, polisi mengidentifikasi satu korban perempuan dewasa dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Perkara tersebut kini dalam tahap pemenuhan petunjuk P-19.
Selanjutnya, kasus kedua berdasarkan laporan polisi tanggal 22 Oktober 2026, dengan dua korban laki-laki dewasa. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka perekrut dan satu orang sebagai pengangkut. Penanganan perkara telah memasuki tahap pemberkasan.
Sementara kasus ketiga tercatat dalam laporan polisi tanggal 18 November 2026. Polisi mengidentifikasi dua korban laki-laki dewasa dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Perkara ini masih dalam tahap penyidikan.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan modus perekrutan dan pemberangkatan PMI secara ilegal ke luar negeri, terutama menuju negara tujuan Arab Saudi dan Malaysia.
“Dalam kasus ini modus yang digunakan rata-rata merekrut para calon pekerja Mingran yang akan diberangkatkan secara ilegal (Non Prosedural), “ucapnya.
Menurutnya, Selama ini Polda NTB Tidak hanya melakukan penindakan, Polda NTB juga mengedepankan langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban perdagangan orang.
Sepanjang pelaksanaan program tersebut, Polda NTB bersama jajaran telah melaksanakan 171 kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan 14.632 peserta. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan Rise and Speak, sosialisasi, serta edukasi di berbagai lingkungan masyarakat.
Pengawasan juga diperketat pada sejumlah pintu keberangkatan yang berpotensi dimanfaatkan untuk memberangkatkan calon korban ke luar wilayah NTB. Tercatat sebanyak empat kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di bandara, lima kegiatan di pelabuhan, 20 kegiatan di terminal, 22 kegiatan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) atau Balai Latihan Kerja (BLK), serta 55 kegiatan di lokasi lainnya.
Selain itu, kampanye pencegahan dini melalui program Rise and Speak telah dilaksanakan di 64 sekolah di wilayah hukum Polda NTB.
“Langkah Preemtif dan preventif ini tidak hanya dilaksanakan oleh Polda NTB tetapi juga Polres/ta jajaran di wilayah hukum masing-masing, “ Ucapnya.
Di sisi lain, perhatian terhadap keselamatan dan pemulihan korban juga menjadi bagian penting dalam penanganan kasus ini. Ditres PPA dan PPO Polda NTB bersama BP3MI telah melakukan identifikasi dan asesmen terhadap lima korban hasil KRYD tersebut.
Selain itu, terdapat satu orang yang terindikasi sebagai korban TPPO dan telah dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Manama, Bahrain, pada 17 November 2026 dalam keadaan sehat serta tidak mendapat ancaman keselamatan dari pelaku.
Bersama petugas BP3MI, para korban juga telah dipulangkan ke rumah masing-masing dan diterima oleh keluarga dalam keadaan sehat dan aman. Sejauh ini, para korban masih mendapatkan pendampingan keluarga dan belum membutuhkan bantuan hukum maupun pendampingan sosial.
Sebagai tindak lanjut, Polda NTB akan mengarahkan para korban berkoordinasi dengan Dinas Sosial, PPPA, serta Disnakertrans Provinsi NTB untuk mengikuti program pemberdayaan dan kemandirian melalui pelatihan keterampilan serta akses pekerjaan.
Langkah tersebut sekaligus mendukung program prioritas Kapolri Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), dengan harapan para korban memiliki bekal keterampilan dan kemandirian ekonomi sehingga tidak kembali terjerat dalam praktik perdagangan orang.
“Upaya pencegahan ataupun penindakan ini adalah bentuk dukungan Polda NTB khususnya terhadap program Prioritas Kapolri khususnya program Polisi peduli Pengangguran (POLIRAN), “ucapnya.
Melalui rangkaian upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban ini, Polda NTB menegaskan komitmennya untuk terus memberantas TPPO serta meningkatkan perlindungan masyarakat dari praktik perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran secara ilegal.***












