Umum  

Reses DPRD Sumsel ke PLN, Keluhan Tagihan hingga Gangguan Listrik Jadi Sorotan

Reses DPRD Sumsel ke PLN, Keluhan Tagihan hingga Gangguan Listrik Jadi Sorotan

PALEMBANG, Barometer99.com – Persoalan tagihan listrik, gangguan pasokan, tegangan rendah hingga pemerataan akses listrik di wilayah pedesaan menjadi perhatian dalam kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (UID S2JB).

Kunjungan dalam rangka Reses Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026 tersebut berlangsung di Kantor PLN UID S2JB, Palembang, Rabu (18/11/2026). Pertemuan ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan pihak PLN untuk membahas kondisi kelistrikan sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.

Anggota DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel I, Chairul S. Matdiah, mengatakan kegiatan reses menjadi kesempatan penting untuk membawa langsung aspirasi masyarakat kepada pihak PLN.

Menurutnya, sejumlah persoalan kelistrikan masih menjadi perhatian warga, mulai dari pembayaran tagihan listrik, gangguan pasokan, hingga kebutuhan perluasan jaringan listrik bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

Melalui dialog tersebut, DPRD berharap masyarakat mendapatkan penjelasan yang transparan sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan kelistrikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Senior Manager Perencanaan PLN UID S2JB, Armunanto, yang mewakili General Manager Diksi Erfani Umar, memaparkan kondisi sistem kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan.

Ia menjelaskan, daya mampu pasok listrik di Sumatera Selatan saat ini mencapai 2.785 megawatt (MW), sedangkan kebutuhan listrik pada saat beban puncak berada di kisaran 1.215 MW.

Khusus wilayah layanan Palembang, beban puncak tercatat sekitar 622 MW dengan dukungan 20 gardu induk dan 205 jalur penyaluran listrik atau penyulang.

“Pasokan secara sistem tersedia dengan cukup. Yang terus kami jaga adalah bagaimana energi tersebut sampai kepada pelanggan dengan andal dan berkualitas,” ujar Armunanto.

Baca Juga :  Media Barometer99.com Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ibunda Medi Ahmadzoni

Meski ketersediaan daya dinilai mencukupi, PLN mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam menjaga keandalan jaringan distribusi listrik, terutama gangguan yang disebabkan faktor lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi PLN UID S2JB hingga Oktober 2026, pohon dan vegetasi di sekitar jaringan listrik menjadi penyebab terbesar gangguan, dengan kontribusi sekitar 59 persen dari gangguan yang teridentifikasi.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, PLN menjalankan program Strategi Eliminasi Risiko Vegetasi dan Evaluasi Jaringan (SERVE). Program ini dilakukan melalui pemangkasan pohon di sekitar jaringan, pemeriksaan jalur yang berisiko, serta perbaikan dan penggantian komponen jaringan yang berpotensi menimbulkan gangguan.

Selain persoalan gangguan jaringan, PLN juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai tegangan listrik rendah di sejumlah wilayah.

Penanganannya dilakukan melalui pemetaan lokasi terdampak dengan mempertimbangkan panjang jaringan, pertumbuhan kebutuhan listrik, serta kapasitas peralatan yang tersedia.

Sejumlah pekerjaan penguatan jaringan distribusi dan penyesuaian kapasitas peralatan telah dimasukkan dalam rencana kerja 2026. Sementara kebutuhan pekerjaan lainnya diusulkan untuk dilaksanakan pada 2027.

Terkait keluhan tagihan listrik, PLN menegaskan setiap pengaduan pelanggan perlu ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan riwayat pemakaian energi, hasil pencatatan meter, kesesuaian tarif, hingga kondisi alat ukur di rumah pelanggan apabila diperlukan.

Untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan, PLN menyediakan aplikasi PLN Mobile sebagai kanal pengaduan resmi. Melalui aplikasi tersebut, pelanggan dapat melaporkan gangguan listrik, menyampaikan ketidaksesuaian tagihan, memantau perkembangan penanganan laporan, serta memperoleh informasi berbagai layanan kelistrikan.

PLN juga menyediakan fitur Swacam yang memungkinkan pelanggan melakukan pencatatan meter listrik secara mandiri dengan memfoto angka pada meteran. Fitur ini diharapkan memberikan transparansi dalam proses pencatatan pemakaian listrik sehingga pelanggan dapat mengetahui dasar perhitungan tagihan bulanan.

Baca Juga :  Komentar Nirempati Ke Pasien BPJS, Komisi IX: Nakes Hati-Hati Main Medsos

Dalam pertemuan tersebut, PLN turut menegaskan bahwa keandalan listrik bukan sekadar persoalan teknis. Gangguan pasokan dapat berdampak langsung terhadap kenyamanan rumah tangga, kegiatan pendidikan, pelayanan publik hingga produktivitas dunia usaha.

Karena itu, penguatan jaringan, pemeliharaan infrastruktur, pengendalian risiko gangguan, serta percepatan penanganan pengaduan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan reses ini, berbagai persoalan kelistrikan diharapkan dapat menjadi bahan perhatian dan pengawasan DPRD Sumsel sekaligus mendorong PLN terus meningkatkan keandalan pasokan serta kualitas pelayanan bagi masyarakat Sumatera Selatan.

(AN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *