Irjen Eko Hadi Santoso Akui Menyesal soal Penyadapan Prabowo, Dipecat PTDH Kini Ajukan Banding

Irjen Eko Hadi Santoso Akui Menyesal soal Penyadapan Prabowo, Dipecat PTDH Kini Ajukan Banding

JAKARTA – Irjen Pol Eko Hadi Santoso akhirnya menyampaikan penyesalan sekaligus permintaan maaf terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, di tengah pengakuan tersebut, jenderal polisi yang terseret perkara akses ilegal itu memilih tidak menerima begitu saja sanksi pemecatan yang dijatuhkan kepadanya.

Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, sejumlah fakta mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukannya turut terungkap. Salah satunya berkaitan dengan adanya pemufakatan atau persekongkolan untuk melakukan akses ilegal yang digunakan dalam rangkaian tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Eko juga dinyatakan melakukan akses menggunakan teknologi milik Polri secara tidak profesional. Perbuatannya dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap standar profesionalisme dan etika anggota kepolisian.

Meski demikian, Eko tidak sepenuhnya menerima keputusan sidang etik tersebut. Ia menyatakan keberatan dan memilih menempuh upaya banding atas putusan PTDH yang dijatuhkan kepadanya.

Dengan pengajuan banding tersebut, putusan pemberhentian Eko akan memasuki tahapan pemeriksaan lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.

Fakta lain yang mencuat dalam persidangan adalah pengakuan penyesalan Eko atas perbuatannya. Ia juga menyampaikan permintaan maaf berkaitan dengan tindakan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam yang turut hadir dan mengikuti jalannya sidang KKEP.

Menurut Anam, meskipun Eko memutuskan mengajukan banding, yang bersangkutan tetap menyampaikan penyesalan serta permintaan maaf dalam persidangan.

“Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam.

Baca Juga :  Kapolri Baru, Semangat Baru! Saatnya Hapus Budaya No Viral, No Justice

Pengakuan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara yang menyeret sejumlah nama di lingkungan kepolisian dan menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik secara profesional, termasuk terhadap anggota berpangkat tinggi yang diduga terlibat pelanggaran serius.

Kini, langkah banding yang diajukan Eko menjadi tahapan berikutnya yang akan menentukan kelanjutan status sanksi etik terhadap dirinya. Sementara itu, pengakuan penyesalan dan permintaan maaf yang disampaikan dalam persidangan tidak serta-merta menghapus konsekuensi etik atas perbuatan yang telah diputuskan terbukti dalam sidang KKEP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *