Buntut Kasus Penyadapan Ilegal, Irjen Ahrie Sonta Dipecat Tidak Hormat! Kapolri Tegaskan Tak Ada Impunitas
JAKARTA, Barometer99.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran etik yang menyeret perwira tinggi di lingkungan internalnya. Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari keanggotaan Polri setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP), Selasa (10/11/2026).
Putusan tersebut merupakan buntut dari perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya yang kini tengah ditangani Bareskrim Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Majelis KKEP menyatakan Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.
Sidang berlangsung selama kurang lebih 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB, di lingkungan Mabes Polri.
Dalam persidangan, Ahrie dinilai menyalahgunakan kewenangan melalui akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Majelis KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan terperiksa merupakan perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam penanganan perkara yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Pada 3 November 2026, penyidik mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Ketiganya merujuk pada Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Dalam perkembangan berikutnya, penyidik juga menetapkan Irjen Pol. Slamet Uliandi sebagai tersangka.
Menurut keterangan Kabareskrim, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan sasaran sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto.
Sasaran lainnya diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, kalangan media atau jurnalis, pimpinan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Penyidik juga mengungkap dugaan penghapusan rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan aktivitas yang tengah diusut.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim turut mengamankan sejumlah barang bukti elektronik, di antaranya 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Meski telah dijatuhi sanksi PTDH, Ahrie Sonta menyatakan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut. Dengan demikian, masih terdapat proses pemeriksaan lanjutan melalui mekanisme Komisi Banding Polri.
Sementara itu, penanganan perkara pidana terhadap para tersangka tetap menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan di Bareskrim Polri.
Langkah penegakan kode etik ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan internal juga menyasar personel dengan pangkat serta jabatan tinggi.
Polri menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau equality before the law. Tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun impunitas bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
Penindakan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pembenahan institusi di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Melalui penegakan disiplin dan kode etik secara konsisten, Polri diharapkan mampu menjaga kehormatan institusi, memperkuat akuntabilitas, serta memulihkan kepercayaan masyarakat.
Sebab, integritas sebuah institusi tidak hanya diukur dari ketegasan terhadap masyarakat, tetapi juga dari keberanian menindak pelanggaran yang terjadi di lingkungan internalnya sendiri.
