“Raja Kecil Daerah”: Antara Manajer APBD dan Matinya Kreativitas Kepemimpinan
Barometer99.com, (12/10/2026) – Sejak masa kepemimpinan Presiden Prabowo, borok tata kelola pemerintahan daerah perlahan tersingkap. Di balik gelontoran dana transfer ke daerah yang melimpah setiap tahunnya, realitas di lapangan justru sangat memprihatinkan, mulai dari jembatan hancur, jalanan berlubang, ribuan sekolah rusak, hingga guru honorer yang terabaikan.
Ironisnya, ketika anggaran dipangkas oleh pusat, para pejabat mendadak berteriak seolah-olah kerusakan baru saja terjadi. Padahal, dana tersebut kerap kali menjadi ladang korupsi bagi para “raja kecil” di daerah, mulai dari tingkat gubernur hingga kepala desa. Obsesi untuk meraih takhta kekuasaan melalui biaya politik yang fantastis ini kerap berujung pada antiklimaks.
Begitu menduduki kursi kepemimpinan, banyak kepala daerah yang lupa bahwa otonomi bukanlah sekadar hak istimewa, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk menyejahterakan rakyat. Alih-alih membuat terobosan ekonomi, mereka justru terjebak sebagai “manajer APBD” yang hanya menunggu setoran dari pusat serta membagi-bagikan proyek demi meraup komisi pribadi.
Sudah saatnya para kepala daerah berhenti bermental pengemis anggaran. Kepemimpinan yang sejati menuntut adanya kemampuan untuk menggali potensi lokal, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga membuka keran investasi yang aman dan bersih dari praktik pungutan liar (pungli). Wilayah di daerah membutuhkan sosok pemimpin yang bervisi besar, bukan sekadar administrator yang hanya pandai menghitung sisa anggaran di atas penderitaan rakyat.
