Video Pesta Narkoba di Rutan Depok, Fauqi PKB Desak Pihak Terlibat Dipecat
Jakarta. Barometer99.com — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Fauqi Hapidekso, mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk menggelar investigasi menyeluruh atas skandal pesta narkoba yang melibatkan 22 warga binaan di Rutan Kelas I Depok, Jawa Barat. Terungkapnya aktivitas terlarang tersebut dinilai membuktikan adanya celah fatal dalam sistem pengamanan dan pengawasan internal pemasyarakatan.
“Beredarnya video pesta narkoba di Rutan Depok yang melibatkan 22 warga binaan harus diusut tuntas. Kemenimipas harus memeriksa seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan rutan tersebut,” ujar Fauqi di Jakarta, Selasa (06/10/2026).
Fauqi menegaskan bahwa proses pengusutan tidak boleh berhenti pada penindakan oknum petugas di lapangan belaka. Pemeriksaan mendalam wajib membongkar sindikat penyelundupan barang haram tersebut hingga mengungkap pihak yang membiarkan aktivitas pesta lampu disko dapat berlangsung bebas di dalam rutan. “Harus dibongkar secara terang bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam rutan. Kalau ada petugas yang membantu, meloloskan, atau terlibat, tentu harus diberikan sanksi tegas dan jangan ada perlindungan,” katanya.
Legislator asal Jawa Tengah tersebut mengingatkan bahwa insiden serupa merupakan pengulangan kasus yang pernah terjadi di Rutan Kelas I Pekanbaru pada April 2025 lalu. Berulangnya skandal narkoba di balik jeruji besi harus dijadikan pemacu bagi Kemenimipas untuk merombak total sistem pengawasan dan pengamanan di seluruh rutan Indonesia. “Kalau setiap pelanggaran hanya berujung pada pemeriksaan administratif tanpa konsekuensi tegas, maka tidak akan menimbulkan efek jera. Kasus ini harus menjadi momentum memperkuat pengawasan sekaligus memastikan sanksi,” tegas Fauqi.
Selain menindak oknum sipir, Fauqi meminta sanksi pidana dan tindakan disiplin tambahan dijatuhkan kepada seluruh warga binaan yang terbukti mengonsumsi maupun menyimpan sabu. Ketegangan aturan harus ditegakkan agar warga binaan tidak menganggap lapas dan rutan sebagai zona bebas hukum. “Warga binaan yang terbukti terlibat juga tidak boleh dibiarkan dan harus diproses sesuai ketentuan. Jangan sampai muncul kesan bahwa di dalam rutan seseorang bebas melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi,” ucapnya.
Ia mendesak Kemenimipas mengevaluasi ulang alur pemeriksaan barang, sterilisasi pintu masuk pengunjung, serta efektivitas pemantauan kamera pengawas (CCTV). Penutupan celah keamanan dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penindakan reaktif pascaviralnya video di media sosial. “Jangan hanya mencari siapa yang salah setelah kasus terjadi, tetapi temukan celah sistem yang memungkinkan narkoba masuk. Kalau celahnya tidak ditutup, kasus serupa bisa kembali terjadi di tempat lain,” tutur politikus PKB tersebut.
Fauqi menuntut Kemenimipas untuk membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik dan DPR RI demi memulihkan marwah instansi. Pemecatan tidak dengan hormat dipandang layak dijatuhkan apabila petugas rutan terbukti memfasilitasi peredaran gelap narkotika. “Kemenimipas harus terbuka mengenai hasil pemeriksaan kepada publik. Jika ada petugas yang terbukti terlibat, berikan sanksi tegas termasuk pemecatan sesuai ketentuan pelanggaran berat,” kata Fauqi.
Politisi muda ini menyatakan bahwa Komisi XIII DPR RI akan terus memantau penanganan kasus Rutan Depok ini secara intensif. Penegakan hukum dan pembersihan sarang narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan menjadi agenda prioritas yang tidak bisa ditawar. “Kami di Komisi XIII DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas demi memastikan pemasyarakatan benar-benar bersih dari jaringan narkoba. Sistem pengawasannya harus dibenahi secara mendasar,” pungkas Fauqi. (Efendi)
