Beri Kuliah Umum Program Sarjana Universitas Borobudur, Bamsoet Tegaskan Nilai Kebangsaan dan Bela Negara Jadi Modal Indonesia Maju
JAKARTA, Barometer99.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia maju. Di tengah jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai sekitar 287,2 juta jiwa pada tahun 2026, dengan masyarakat yang sangat beragam dari sisi suku, agama, budaya, bahasa, dan kondisi sosial ekonomi, persatuan menjadi modal strategis yang harus terus dirawat. Terlebih, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 71 juta penduduk Indonesia pada tahun 2025 berada dalam kelompok Generasi Z, sehingga kualitas karakter dan wawasan kebangsaan generasi muda akan sangat menentukan arah perjalanan Indonesia ke depan.
“Indonesia adalah negara besar yang dibangun dari keberagaman. Karena itu, persatuan tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang otomatis akan bertahan selamanya. Persatuan harus dirawat, dijaga, dan diwariskan. Bela negara pada akhirnya bukan sekadar soal pertahanan secara fisik, tetapi kesediaan setiap warga negara untuk menjaga bangsa ini tetap utuh, berdaulat, aman, dan mampu bergerak maju,” ujar Bamsoet saat memberikan kuliah umum program sarjana Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (3/10/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 menjelaskan, Indonesia sejak awal dibangun berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, ataupun daerah asal. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penting ketika para pemuda memilih satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Setelah kemerdekaan, Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi fondasi kehidupan bernegara, sementara NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi kerangka untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Keempat fondasi tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat.
“Pancasila memberikan arah nilai, UUD NRI Tahun 1945 memberikan kerangka hukum, NKRI menjadi wadah kehidupan kebangsaan, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita bagaimana hidup bersama dalam perbedaan. Kalau Pancasila hanya dihafalkan, ia hanya sekedar kata-kata. Nilai itu baru memiliki kekuatan ketika diwujudkan dalam perilaku sehari-hari,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, bela negara memiliki landasan konstitusional yang jelas. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat (1) juga menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. UU 23/2019 juga menetapkan lima nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara.
“Bela negara jangan dipersempit seolah-olah hanya urusan militer. Mahasiswa membela negara ketika belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas akademik, mematuhi hukum, menolak korupsi, menjaga lingkungan, membantu masyarakat, menguasai teknologi, dan ikut melindungi ruang digital dari informasi yang menyesatkan. Bela negara dimulai dari tindakan sehari-hari,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, saat ini bentuk ancaman terhadap negara telah mengalami perubahan. Selain ancaman konvensional, Indonesia menghadapi tantangan berupa serangan siber, pencurian data, penipuan digital, disinformasi, intoleransi, radikalisme kekerasan, perdagangan manusia, narkotika, krisis pangan dan energi, serta kerusakan lingkungan. Di tengah perkembangan kecerdasan buatan, kemampuan memproduksi dan menyebarkan informasi palsu juga semakin mudah. Karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
“Di era digital, jangan sampai jari kita lebih cepat membagikan informasi daripada akal kita memeriksa kebenarannya. Periksa sumbernya, bandingkan dengan sumber terpercaya, dan pahami konteksnya. Hoaks dapat merusak reputasi seseorang, memecah masyarakat, bahkan memicu konflik. Karena itu, menjadi warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab juga merupakan bentuk bela negara,” urai Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, Indonesia maju tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, atau kemajuan teknologi. Kemajuan harus berjalan bersama dengan kualitas manusia, keadilan, kepastian hukum, demokrasi yang sehat, serta persatuan nasional. Karena itu, generasi muda perlu dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah diprovokasi oleh polarisasi, disinformasi, intoleransi, maupun kepentingan sesaat. Dengan penduduk Indonesia yang diproyeksikan mencapai 287,2 juta jiwa pada pertengahan 2026, kualitas generasi muda menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan Indonesia mengelola bonus demografi dan menghadapi persaingan global.
“Jangan pernah menganggap bela negara sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan mahasiswa. Ketika kita memilih kejujuran daripada kecurangan, persatuan daripada perpecahan, ilmu pengetahuan daripada kebodohan, dan pengabdian daripada kepentingan pribadi, pada saat itulah kita sedang membela negara. Indonesia maju membutuhkan generasi muda yang unggul secara intelektual, kuat karakternya, matang wawasan kebangsaannya, dan nyata kontribusinya bagi masyarakat,” pungkas Bamsoet. (*)
