Karhutla, Kemensos diminta Komisi IX Prioritaskan Perlindungan Warga
Jakarta, Barometer99.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan langkah antisipatif dan penanganan cepat untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Dampak kesehatan akibat adanya karhutla ini tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah harus segera melakukan berbagai upaya antisipatif untuk melindungi masyarakat yang terkena dampak karhutla,” ucap Neng Eem di Jakarta, Selasa (11/08/2026).
Sejumlah daerah saat ini terdampak karhutla, di antaranya kawasan Bromo (Jawa Timur), Sumatera Barat, dan Kalimantan Tengah, dengan asap yang berpotensi menurunkan kualitas udara di wilayah sekitar.
Menurut Neng Eem, paparan asap karhutla dapat memicu iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan kulit, gangguan saluran pernapasan, hingga ISPA. Selain itu dampak asap juga memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru kronis. “Asap karhutla mengandung partikel-partikel berbahaya yang apabila terhirup dapat masuk jauh ke dalam paru-paru. Dampaknya bukan hanya batuk atau sesak napas, tetapi juga bisa memperburuk penyakit pernapasan dan dalam kondisi tertentu berdampak terhadap kesehatan jantung dan organ tubuh lainnya,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelompok rentan, khususnya bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Menurutnya perlu ada langkah antisipatif dengan membagi masker gratis kepada warga di sekitar lokasi terjadinya Karhutla. “Langkah antisipatif harus dilakukan. Persediaan masker harus segera dipastikan tersedia dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Layanan kesehatan juga harus disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan keluhan akibat paparan asap,” katanya.
Legislator asal Jawa Barat ini meminta Kemenkes bersama pemerintah daerah memastikan puskesmas dan rumah sakit di wilayah terdampak dalam kondisi siaga, termasuk ketersediaan obat-obatan, oksigen, tenaga medis, dan sistem rujukan. Selain penanganan, Neng Eem mendorong pemantauan kualitas udara secara berkala, penyampaian informasi terbuka kepada masyarakat, serta edukasi mengenai cara mengurangi paparan asap, seperti membatasi aktivitas luar ruangan dan menggunakan pelindung pernapasan yang sesuai.
Ia juga meminta koordinasi lintas sektor diperkuat. “Perlindungan kesehatan masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Kesehatan, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah, BNPB, BMKG, kementerian terkait, hingga aparat di lapangan,” katanya. (Efendi)
