DPRD NTB Soroti Target Pendapatan Rp6,2 Triliun, Retribusi Aset Baru Terealisasi 2 Persen
Mataram, Barometer99.com – Optimisme Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menaikkan target pendapatan daerah menjadi Rp6,2 triliun pada APBD 2027 mendapat sorotan dari DPRD NTB. Dewan mengingatkan masih rendahnya realisasi sejumlah sumber pendapatan strategis, terutama retribusi pemanfaatan aset daerah yang baru mencapai sekitar 2 persen dari target, serta Dana Bagi Hasil (DBH) PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang belum memenuhi target.
Anggota Komisi III DPRD NTB, M. Aminurlah, mengungkapkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) PT AMNT hingga saat ini baru mencapai sekitar Rp60 miliar, padahal target yang ditetapkan dalam APBD 2026 melebihi Rp100 miliar.
“DBH dari PT Amman baru sekitar Rp60 miliar lebih. Padahal targetnya lebih dari Rp100 miliar,” ujar legislator yang akrab disapa Aji Maman usai rapat paripurna DPRD NTB.
Meski demikian, menurut politisi PAN tersebut, persoalan yang paling mengkhawatirkan justru berada pada sektor retribusi pemanfaatan aset daerah.
Ia menyebut target penerimaan dari retribusi pemanfaatan aset mencapai sekitar Rp139 miliar. Namun hingga pertengahan tahun anggaran, realisasinya baru berada di kisaran 2 persen.
“Yang paling mengganggu kita adalah retribusi pemakaian aset daerah. Targetnya Rp139 miliar lebih, tetapi baru tercapai sekitar dua persen,” tegasnya.
Maman menilai capaian tersebut menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah karena sektor aset selama ini diproyeksikan sebagai salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, DPRD meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan agar target yang telah ditetapkan tidak meleset.
“Kami sudah memberikan catatan kepada eksekutif agar segera menindaklanjuti hasil evaluasi PAD supaya target yang direncanakan bisa tercapai,” katanya.
Sebelumnya, DPRD juga meminta pemerintah daerah menuntaskan berbagai persoalan aset, terutama aset milik daerah di kawasan Gili yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
Di sisi lain, Pemprov NTB tetap optimistis terhadap prospek fiskal tahun depan. Dalam penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyampaikan target pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun atau meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan target APBD 2026.
“Kondisi fiskal kita menunjukkan peningkatan yang positif dibanding tahun 2026,” ujar Indah.
Meski demikian, DPRD menegaskan kenaikan target pendapatan harus dibarengi dengan perbaikan kinerja pengelolaan seluruh sumber penerimaan daerah. Tanpa langkah konkret dalam meningkatkan realisasi PAD dan mengoptimalkan aset daerah, target pendapatan sebesar Rp6,2 triliun dinilai berisiko hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan anggaran. (Red).
