Legislator Haji Nasim Khan Fasilitasi Desakan Pembukaan Tol Prosiwangi Dari Lima Kepala Daerah
Situbondo, Barometer99.com – Anggota Komisi VI DPR RI Haji Muhammad Nasim Khan menjadi katalisator penyampaian aspirasi dari lima kepala daerah yang ada di wilayah Tapal Kuda, tujuannya untuk percepatan operasional Jalan Tol Probolinggo–Situbondo–Banyuwangi (Prosiwangi). Mengingat kondisi jalan tol tersebut sudah siap untuk dilintasi dan masyarakat ingin segera menikmati jalur Pantura yang bisa jadi wahana wisata perjalanan tol Prosiwangi.
Disampaikan legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur lll yang meliputi Kabupaten Situbondo Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi tersebut, bahwa gerakan permintaan para kepala daerah itu melalui surat yang disampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, kementerian dan lembaga terkait. Ia memfasilitasi proses komunikasi lintas daerah atau kepala daerah dari lima kabupaten di ujung timur Jawa Timur.
“Gerakan tersebut diawali melalui surat resmi yang disampaikan Bupati Probolinggo, Bupati Bondowoso, dan Bupati Situbondo kepada pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Aspirasi itu kemudian mendapat dukungan dari Bupati Banyuwangi dan Bupati Jember,” kata legislator dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sabtu (11/07/2026).
Lebih lanjut alumni ITN Malang Jawa Timur itu memaparkan, langkah bersama lima kepala daerah ini menunjukkan bahwa pembukaan Tol Prosiwangi bukan lagi menjadi kebutuhan masing-masing kabupaten, melainkan telah berkembang menjadi kepentingan regional yang menyangkut kelancaran transportasi, efisiensi logistik, keselamatan pengguna jalan, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Jawa Timur.
Pemerintah Kabupaten Probolinggo menjadi daerah pertama yang secara resmi meminta percepatan operasional ruas Gending–Kraksaan–Paiton melalui surat kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 15 Juni 2026.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan konstruksi Paket 1 dan Paket 2 telah selesai. Karena itu, pemerintah daerah meminta agar ruas tersebut segera dibuka, baik secara fungsional maupun operasional penuh.
Bupati Probolinggo menilai pembukaan ruas tol akan memberikan dampak strategis bagi kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi Jawa Timur bagian timur. Kecamatan Paiton merupakan lokasi PLTU Paiton sebagai Objek Vital Nasional sekaligus jalur utama distribusi logistik menuju Pulau Bali.
Menurut pemerintah daerah, beroperasionalnya jalan tol akan memangkas waktu tempuh distribusi barang, menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing kawasan industri, mempercepat arus investasi, sekaligus membuka peluang pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata.
Selain aspek ekonomi, pembukaan tol juga dinilai mampu mengurangi kemacetan kronis di Jalan Nasional Daendels yang selama ini menjadi satu-satunya jalur utama Pantura serta menekan angka kecelakaan akibat tingginya pergerakan kendaraan berat.
Permohonan berikutnya datang dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui surat tertanggal 09 Juli 2026.
Berbeda dengan Probolinggo yang mengusulkan operasional permanen, Bondowoso mengajukan pembukaan sementara akses Tol Prosiwangi sebagai jalur alternatif selama berlangsungnya pekerjaan perbaikan Jembatan Sumberanyar di Kecamatan Paiton dan rehabilitasi gorong-gorong di ruas Tampora–Kalianget, Kabupaten Situbondo.
Dua pekerjaan tersebut menyebabkan penyempitan badan jalan pada Jalur Pantura sehingga memicu antrean kendaraan dalam jumlah besar.
Menurut Pemerintah Kabupaten Bondowoso, pemanfaatan sementara Tol Prosiwangi merupakan langkah strategis dalam penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL). Pengalihan arus kendaraan ke jalan tol diyakini mampu menjaga tingkat pelayanan jalan, mengurangi waktu tundaan perjalanan, memperlancar distribusi logistik, meningkatkan keselamatan pengguna jalan maupun pekerja proyek, serta meminimalkan kerugian ekonomi akibat kemacetan.
Situbondo: Exit Tol Suboh Jadi Kunci Pertumbuhan Wilayah Barat
Pemerintah Kabupaten Situbondo menyampaikan usulan yang lebih spesifik, yakni percepatan pembukaan Interchange atau Exit Tol Suboh.
Melalui surat kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia tertanggal 9 Juli 2026, Pemkab Situbondo menilai Exit Tol Suboh memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk utama bagi wilayah barat Situbondo.
Keberadaan akses tersebut diyakini akan mempercepat distribusi barang dan jasa menuju Kecamatan Suboh, Besuki, Banyuglugur, Mlandingan, serta wilayah sekitarnya.
Selain memperpendek waktu tempuh dan menekan biaya logistik, pembukaan Exit Tol Suboh diproyeksikan mampu meningkatkan investasi, memperkuat sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, hingga mempercepat pertumbuhan UMKM.
Baca juga: Diduga Depresi, Seorang Sopir di Situbondo Coba Bunuh Diri
Pemerintah Kabupaten Situbondo juga menegaskan bahwa operasional Exit Tol Suboh selaras dengan visi pembangunan “Situbondo Naik Kelas”, yang menitikberatkan pada peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan.
Dukungan Banyuwangi dan Jember Perkuat Aspirasi Kawasan
Aspirasi tersebut semakin kuat dengan adanya dukungan dari Bupati Banyuwangi dan Bupati Jember. Dukungan dua daerah paling timur di Pulau Jawa itu memperlihatkan bahwa keberadaan Tol Prosiwangi memiliki dampak yang jauh melampaui batas administratif.
Tol Prosiwangi dipandang sebagai tulang punggung konektivitas kawasan Tapal Kuda yang akan memperlancar arus logistik Jawa–Bali, mempercepat distribusi hasil pertanian, industri, dan perikanan, memperkuat sektor pariwisata, serta membuka peluang investasi baru di wilayah timur Jawa Timur.
HM Nasim Khan Kawal Aspirasi Daerah:
Di balik menguatnya dukungan lima kepala daerah tersebut, terdapat peran Anggota DPR RI HM Nasim Khan yang memfasilitasi dan mengawal seluruh aspirasi agar dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat.
Melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), serta pihak pengelola jalan tol, HM Nasim Khan mendorong agar proses administrasi maupun teknis percepatan operasional Tol Prosiwangi dapat segera diselesaikan.
Pengawalan tersebut dinilai penting mengingat manfaat Tol Prosiwangi tidak hanya akan dirasakan masyarakat di Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Jember, tetapi juga akan memperkuat jaringan transportasi nasional di koridor strategis Jawa–Bali.
Menunggu Keputusan Pemerintah Pusat.
Bersatunya lima kepala daerah dalam memperjuangkan pembukaan Tol Prosiwangi menjadi sinyal kuat bahwa proyek strategis nasional tersebut telah memasuki fase yang dinantikan masyarakat, yakni pemanfaatan secara nyata.
Kini, keputusan berada di tangan pemerintah pusat. Apabila usulan tersebut disetujui, Tol Prosiwangi tidak hanya menjadi simbol keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan keselamatan berlalu lintas, mempercepat distribusi logistik, dan memperkuat konektivitas kawasan timur Pulau Jawa dengan Pulau Bali. (Efendi)
