Sertifikasi SNI Hambat Pasokan Industri Terganggu
Jakarta. Barometer99.com – Lambatnya proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kementerian Perindustrian mulai mengancam napas operasional dunia usaha. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Eva Monalisa, mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap prosedur perizinan guna menghindari kelangkaan bahan baku yang berpotensi memicu gelombang pengurangan jam kerja.
Aspirasi ini disampaikan Eva langsung di hadapan Menteri Perindustrian dalam Rapat Kerja Komisi VII di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (08/06/2026). Eva mengungkapkan, dirinya menerima banyak keluhan dari Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) terkait carut-marutnya implementasi wajib SNI di lapangan.
“Berdasarkan masukan dari pelaku usaha, tingkat ketidakpastian di lapangan saat ini sangat tinggi. Pemerintah harus memastikan seluruh instrumen pendukung dan layanan perizinan benar-benar siap sebelum kebijakan diterapkan penuh. Jangan kebijakannya dipaksa, tapi sistemnya belum siap,” kritik Eva.
Eva membeberkan bahwa hambatan utama terletak pada lambatnya respons pengajuan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI). Kondisi ini diperparah oleh minimnya kapasitas Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang memicu antrean panjang bin melelahkan.
Jika tidak segera diurai, sejumlah pabrik memproyeksikan stok bahan baku mereka akan habis dalam waktu dekat. Dampak domino dari macetnya rantai pasok ini bahkan sudah mulai memukul sektor ketenagakerjaan.
“Jangan sampai regulasi yang tujuannya baik malah menjadi barikade baru bagi dunia usaha. Akibat pasokan bahan baku tersendat, sejumlah perusahaan mulai mengurangi shift kerja operasional. Jika dibiarkan, ini bukan lagi soal penurunan produksi, tapi ancaman nyata terhadap keberlangsungan lapangan kerja,” cetusnya.
Di tengah tekanan ekonomi makro—mulai dari fluktuasi nilai tukar rupiah yang tak menentu hingga melemahnya daya beli masyarakat—Eva mengingatkan Kemenperin untuk tidak menambah beban industri dalam negeri dengan urusan birokrasi yang berbelit.
Politisi perempuan PKB ini menegaskan bahwa partainya mendukung penuh standardisasi produk nasional, namun prosesnya wajib transparan, cepat, dan akuntabel.
“Kami mendukung penguatan standar industri nasional. Namun, implementasinya harus diiringi kesiapan sistem dan kapasitas lembaga sertifikasi yang memadai. Layanan harus cepat dan transparan agar tujuan baik regulasi ini tidak berujung pada ketidakpastian di lapangan,” pungkas Eva. (Efendi)
