Humas Polri Jadi Garda Strategis Kelola Persepsi Publik dan Lawan Disinformasi
Jakarta, Barometer99.com – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. menegaskan bahwa fungsi Humas Polri saat ini tidak lagi sekadar sebagai juru bicara institusi, melainkan telah berkembang menjadi strategic communication hub yang berperan penting dalam mengelola persepsi publik, membangun kepercayaan, serta menangkal disinformasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakapolri dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri yang digelar di Jakarta, Rabu (15/4).
Menurut Komjen Pol. Dedi Prasetyo, di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, peran kehumasan menjadi semakin krusial. Tidak hanya terbatas pada satuan fungsi tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh personel Polri di setiap lini.
“Humas Polri saat ini adalah pusat komunikasi strategis yang harus mampu mengelola informasi secara cepat, akurat, dan terpercaya, sekaligus membangun kepercayaan publik serta melawan berbagai bentuk disinformasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap anggota Polri kini dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tepat, dan penuh empati dalam berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan pesan institusi tersampaikan secara efektif serta mampu menciptakan citra positif Polri di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Wakapolri juga menegaskan komitmen Polri untuk terus berperan aktif dalam menyukseskan program-program pemerintah, sejalan dengan visi besar pembangunan nasional yang tertuang dalam agenda #WujudkanAstaCita Presiden RI.
“Polri harus hadir sebagai institusi yang tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mampu menjadi penghubung komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Rakernis Humas Polri ini diharapkan menjadi momentum penguatan kapasitas komunikasi seluruh jajaran Polri dalam menghadapi tantangan informasi di era digital, sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah.
