Polkam, Jakarta, Barometer99.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dan dan Perjanjian Kerja Sama dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dan PT Hikmah Cakra Mulia tentang Penyebarluasan Informasi Publik di Bidang Politik dan Keamanan.
“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan era digital, khususnya terkait penyebaran informasi publik yang akurat dan kredibel,” ungkap Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan dalam sambutannya di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Sesmenko Polkam menjelaskan bahwa kolaborasi dengan lembaga penyiaran dan penyedia layanan komunikasi yang memiliki kredibilitas dan jangkauan luas merupakan langkah penting dalam memperkuat peran pemerintah dalam menyampaikan kebijakan publik secara efektif.
“Kerja sama ini sangat relevan dengan dinamika era informasi saat ini, kita menghadapi tantangan serius berupa disinformasi, hoaks, dan propaganda yang dapat mengganggu ketertiban umum dan mengancam persatuan bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Perum LKBN Antara telah lama menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kebijakan pemerintah. “Sementara PT Hikmah Cakra Mulia diharapkan dapat memperkuat aspek teknologi dan inovasi dalam penyebaran pesan kebijakan publik,” tambahnya.
Melalui sinergi ini, Kemenko Polkam berharap dapat menciptakan ekosistem informasi yang sehat, di mana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang benar dan terpercaya mengenai kebijakan dan program pemerintah.
“Penandatanganan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi wujud komitmen bersama untuk menghadirkan informasi publik yang kredibel. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik, memperkuat stabilitas nasional, dan menjaga keutuhan bangsa,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Sesmenko Hasan menegaskan, kerja sama ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat transparansi, literasi informasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan dan program strategis khususnya dalam bidang politik dan keamanan.
