Barometer99, Bima-NTB- Unjuk rasa yang digelar oleh aliansi Cipayung gabungan lima organisasi kemahasiswaan di kawasan Taman Uma Me’e, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (28/5), berujung ricuh. Dalam insiden tersebut, sebuah mobil dinas berpelat merah menjadi korban lemparan massa.
Kendaraan milik Dinas Peternakan Kabupaten Bima dengan nomor polisi EA 1047 YY mengalami kerusakan cukup serius. Kaca samping mobil retak parah, sementara kaca bagian belakang pecah akibat lemparan benda keras saat situasi memanas.
Menurut keterangan sopir kendaraan tersebut, kericuhan terjadi secara tiba-tiba, dan arah lemparan batu tidak dapat dipastikan secara jelas.
“Dilempari massa aksi saat ricuh tadi, tapi nggak tahu arah batunya dari mana,” ujar sang sopir singkat saat ditemui di lokasi.
Sopir tersebut enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait kronologi kerusakan maupun langkah yang akan diambil pihaknya.
Dikonfirmasi terpisah, aparat kepolisian yang berjaga di lokasi menyebutkan bahwa pihaknya masih melakukan identifikasi terhadap pelaku pelemparan dan terus mengupayakan pengamanan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Aksi unjuk rasa oleh lima organisasi di bawah payung Cipayung ini dilaporkan menyoroti sejumlah isu kebijakan daerah yang dinilai tidak pro-rakyat. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Bima maupun Dinas Peternakan terkait insiden tersebut.
Mahasiswa Cipayung Desak Pemerintah Cabut Moratorium
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Kabupaten Bima memilih memboikot pintu utama bandara sebagai simbol perlawanan terhadap lambannya respons pemerintah pusat atas aspirasi pemekaran yang telah disuarakan masyarakat selama lebih dari satu dekade.
Koordinator aksi, M. Alfiansyah, menyampaikan bahwa pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa bukanlah ambisi politis semata, melainkan solusi nyata atas keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan percepatan pembangunan ekonomi di wilayah timur NTB.
“Pembentukan otonomi baru adalah solusi nyata untuk menghadapi persoalan-persoalan yang telah lama dihadapi masyarakat Pulau Sumbawa,” ujar Alfiansyah di tengah kerumunan massa yang membentangkan spanduk dan menyuarakan orasi.
Ia mengungkapkan, dengan sumber daya manusia yang mumpuni serta potensi alam yang melimpah, masyarakat Pulau Sumbawa memiliki kapasitas untuk berdiri sebagai provinsi mandiri. Namun, hingga kini, pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, yang menjadi batu sandungan utama perjuangan ini.
Desakan Tegas ke Pemerintah dan DPR
Dalam tuntutannya, aliansi Cipayung mendesak pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB), serta segera membahas dan mengesahkan RUU Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Ini bukan lagi sekadar tuntutan mahasiswa. Ini adalah suara rakyat yang tak kunjung didengar. Jika negara hadir untuk rakyat, maka sudah saatnya aspirasi ini dipenuhi,” tegas Alfiansyah.
Lebih lanjut, ia juga mendesak DPRD dan pemerintah daerah se-Pulau Sumbawa serta Pemerintah Provinsi NTB agar menetapkan alokasi anggaran khusus untuk percepatan pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa. (*).
