Barometer99, Mataram-NTB- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Marga Harun menemui masa aksi yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembangunan Pulau Sumbawa (KP3S) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD NTB di Jalan Udayana Kota Mataram, Kamis 15 Mei 2025.
Koordinator umum aksi, Nur Adil Ramadani mengatakan aksi ini dilakukan untuk mendorong pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
“Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa menjadi sebuah kebutuhan mendesak dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini,” ujar Nur Adil dalam orasinya, dikutip dari media Katada, Kamis, 15/5/2025.
Ia menjelaskan, salah satu isu utama yang diangkat dalam aksi ini adalah ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Pulau Lombok selama ini dinilai mendapatkan porsi pembangunan yang lebih besar, sementara Pulau Sumbawa masih tertinggal dalam berbagai sektor, khususnya infrastruktur dan pariwisata.
“Dibandingkan dengan Pulau Lombok, pembangunan infrastruktur dan destinasi wisata di Pulau Sumbawa masih jauh tertinggal. Ini menjadi bukti nyata ketimpangan yang berlangsung lama,” kata dia.
Namun, menurutnya langkah ini tertahan oleh moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat. Akibatnya, meskipun dukungan terus mengalir dari tokoh masyarakat, akademisi, dan politisi lokal, proses pemekaran belum juga terealisasi.
“Disparitas pembangunan antara Lombok dan Sumbawa adalah alasan mendasar mengapa PPS harus segera terbentuk,” ujarnya.
Kendati demikian, Wakil rakyat dari Dapil Kota Bima, kabupaten Bima dan Dompu ini menemui massa aksi dan menegaskan, mendukung tuntutan massa aksi tersebut untuk dibentuk Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Bahkan memberikan tanda tangan bermaterai sebagai bentuk dukungannya.
“Kita memiliki kesamaan persepsi bagaimana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa ini,” katanya dihadapan masa aksi.
Tidak hanya itu, ia mengatakan, upaya mendukung pemekaran PPS bukan bertujuan untuk memisahkan diri dari Pulau Lombok, melainkan untuk peningkatan pelayanan dan pembangunan di Pulau Sumbawa.
“Bahwasanya kita bukan ingin memisahkan diri. Bagaimana proses pelayanan dan pembangunan sehingga pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat Pulau Sumbawa,” pungkasnya.
Ia juga berharap perjuangan pemuda untuk PPS tidak bersifat momentum. Menurutnya, perjuangan untuk provinsi baru di Pulau Sumbawa ke depan harus dilakukan melalui upaya diskusi yang dialogis.
Ia juga mendukung upaya pencabutan moratorium pembentukan DOB untuk pemerataan dan keberimbangan pembangunan Pulau Sumbawa.
“Mendukung pencabutan moratorium DOB. Makanya semangat kawan-kawan adalah semangat masyarakat Pulau Sumbawa,” tutur dia.
Sebagai informasi dalam aksinya, massa menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah daerah dan pusat:
1. Mendesak pemerintah daerah untuk mencabut kebijakan moratorium pembentukan DOB.
2. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan rancangan dan pengesahan peraturan pemerintah tentang penataan daerah.
3. Mendesak DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera merancang undang-undang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.(Red)
