Aceh Utara, Barometer99.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses relokasi dan pembangunan hunian bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara.
Tito menekankan bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat terlalu lama tinggal di tenda. Karena itu, pembangunan hunian sementara (huntara) harus diprioritaskan agar warga dapat hidup lebih nyaman sembari menunggu rampungnya hunian tetap (huntap).
“Kita ingin setiap warga yang terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak. Huntara harus segera dibangun, dan huntap akan kita siapkan dengan perencanaan matang,” ujarnya.
Relokasi Warga di Daerah Rawan Banjir
Pemerintah juga memastikan warga yang tinggal di permukiman rawan banjir akan direlokasi ke zona yang lebih aman. Menurut Tito, relokasi merupakan langkah paling efektif untuk mencegah terulangnya dampak bencana di kemudian hari.
Bagi warga yang ingin membangun rumah di atas tanah milik sendiri, pembangunan akan dikoordinasikan bersama BNPB. Sementara itu, jika pembangunan dilakukan dalam bentuk kawasan terpadu, maka akan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Tito meminta pemerintah daerah segera melengkapi data warga terdampak agar pembagian tugas antarinstansi dapat berjalan cepat dan tanpa hambatan.
Fasilitas Pendukung Dibangun Terintegrasi
Selain hunian, pemerintah juga mengusulkan pembangunan fasilitas umum penunjang seperti tempat ibadah, sekolah, serta infrastruktur dasar lainnya. Seluruh fasilitas itu dirancang agar aman dan terintegrasi dengan lingkungan baru.
Penyerahan Bantuan untuk Warga
Dalam kesempatan tersebut, Tito turut menyerahkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir. Bantuan meliputi perlengkapan ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan Al-Qur’an dari Presiden Prabowo Subianto, serta ribuan pakaian untuk anak-anak dan orang dewasa.
Kegiatan berlangsung di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, dan dihadiri jajaran pemerintah pusat, daerah, serta Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
