Sorong PBD, Barometer99.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP yang mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM), dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekda PBD, Drs. Yakob Kareth, M.Si, mewakili Gubernur Elisa Kambu, S.Sos, di Kota Sorong, Senin (10/11/2025).
Dalam arahannya, Yakob Kareth menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai wujud reformasi birokrasi daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan penegakan hukum daerah yang humanis.
“Satpol PP adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, setiap tindakan harus mencerminkan kedisiplinan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” ujar Kareth.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, dan Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya ini diikuti oleh 80 peserta, terdiri dari 66 CPNS baru dan anggota Satpol PP dari seluruh kabupaten/kota di wilayah PBD.
Ketua Panitia, Sem Homer, menjelaskan bahwa pelatihan ini berfokus pada peningkatan profesionalisme, koordinasi lintas instansi, serta kemampuan komunikasi dan negosiasi aparatur di lapangan.
Ia juga mengutip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 sebagai dasar hukum yang mempertegas peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas DKP2B dan Satpol PP, Vicente Campana Baay, menyampaikan bahwa penguatan kapasitas SDM ini menjadi momentum penting bagi Satpol PP di Papua Barat Daya untuk membangun citra baru — Satpol PP yang humanis, sigap, dan berwawasan HAM.
“Melalui bimtek ini, kita ingin memastikan bahwa setiap anggota Satpol PP memahami batas dan ruang lingkup kewenangan dalam menegakkan perda. Kita tidak ingin tindakan yang berlebihan, tapi justru melindungi masyarakat,” jelas Vicente.
Materi bimtek mencakup pendekatan perda-perkada, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, disertai pelatihan teknis untuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Dengan pelatihan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap Satpol PP mampu menjadi aparatur yang profesional, disiplin, dan menjadi teladan dalam mewujudkan daerah yang aman dan tertib sesuai dengan semangat pembangunan daerah otonom baru.
(TK)
