Sorong, PBD, Barometer99.com, (6/11/25) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya pengendalian inflasi daerah dan penerapan metode Gasing (Gerak Cepat, Aksi Nyata, Sinergi) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Pesan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Program Quick Wins yang digelar di Rylist Panorama, Kota Sorong, Kamis (6/11/2025).
Acara yang dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, serta seluruh bupati dan wali kota se-PBD, menjadi forum strategis dalam membahas capaian dan tantangan pemerintahan daerah pasca-pemekaran provinsi baru ini.
Dalam arahannya, Wamendagri Ribka Haluk menyoroti inflasi yang masih menjadi ancaman nasional, termasuk di Papua Barat Daya. Ia meminta seluruh kepala daerah agar tidak hanya menunggu instruksi dari pusat, tetapi aktif menggerakkan potensi lokal untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus keluar dari stigma daerah tertinggal. Pemerintah daerah harus berani bergerak cepat, menggunakan metode Gasing—Gerak Cepat, Aksi Nyata, Sinergi—untuk menekan inflasi dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” tegas Ribka Haluk.
Ribka juga menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat dalam memulihkan ekonomi pascapandemi dan mempercepat realisasi program prioritas, termasuk pendidikan gratis, bantuan UMKM, dan pelayanan kesehatan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).
Menurutnya, semangat kerja daerah tidak boleh padam hanya karena keterbatasan fiskal. Ia meminta pemerintah daerah memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong peran koperasi lokal.
“Jangan hanya bergantung pada transfer pusat. Daerah harus bisa berinovasi, berdaya, dan berdaulat secara ekonomi,” tambahnya.
(Timo)
