Mataram-NTB, Barometer99.com- Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk NTB pada tahun anggaran 2026 menjadi perhatian serius DPRD NTB. Anggota Komisi III DPRD NTB dari Fraksi PAN, Aminurlah, menilai kondisi ini harus direspons dengan langkah penataan belanja daerah yang lebih ketat dan terukur.
Aminurlah menegaskan bahwa DPRD akan mendorong pembahasan APBD murni 2026 dilakukan secara lebih mendalam dan memperhatikan kelompok masyarakat rentan. “Saya akan minta kepada pimpinan agar rancangan APBD ini dibahas dengan serius,” ujarnya saat dimintai tanggapan, Selasa (5/10). Ia menambahkan, belanja yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, termasuk perjalanan dinas, harus menjadi objek rasionalisasi.
Penurunan alokasi TKD sekitar Rp1 triliun dari prediksi awal Rp3,4 triliun menjadi Rp2,4 triliun, menurutnya, merupakan sinyal agar pemerintah daerah memperbaiki prioritas fiskal. “Karena transfer ini berkurang, pendapatan kita turun drastis. Jadi harus benar-benar maksimal dalam melihat belanja-belanja yang tidak penting,” tegasnya.
Terkait kekhawatiran penyesuaian anggaran berdampak pada daerah tertinggal dan kawasan rural, Aminurlah memastikan pihaknya akan mengawal agar pemangkasan belanja tidak menyasar kebutuhan publik yang bersifat esensial. “Yang perlu dikontrol itu belanja penunjang dan TPP, jangan yang menyentuh masyarakat,” katanya.
Soal upaya advokasi kepada pemerintah pusat, Aminurlah menyebut penurunan TKD salah satunya dipengaruhi faktor eksternal seperti turunnya kontribusi ekspor mineral. Ia menilai negosiasi tetap diperlukan, namun harus dibarengi penguatan sektor produktif daerah. “Penurunan ini juga karena ekspor konsentrat kita tidak maksimal. Sektor seperti pertanian juga harus lebih diperhatikan karena nilainya besar. Jadi pembahasannya memang harus komprehensif,” jelasnya.
Ia menegaskan, penurunan TKD juga menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya. DPRD akan memeriksa apakah anggaran yang telah dikeluarkan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini peringatan bagi kita untuk fokus pada yang prioritas dan memastikan setiap rupiah belanja daerah betul-betul bermanfaat bagi masyarakat NTB,” tutupnya. (*).
