Mataram-NTB, Barometer99.com- Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih memiliki Rp818 miliar dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum dibelanjakan.
Berdasarkan data per 17 Oktober 2025, dari total realisasi pendapatan sebesar Rp4,846 triliun, dana yang sudah dibelanjakan baru mencapai Rp4,028 triliun. Artinya, masih ada Rp818 miliar yang tersimpan di kas daerah dan belum dimanfaatkan.
Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Moh. Faozal, menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi belanja Pemprov NTB telah mencapai 67 persen, menempatkan NTB di peringkat keempat nasional untuk kategori realisasi terbaik.
“Jadi untuk sisanya, tinggal kita pacu di Dinas PUPR, Perkim, dan beberapa OPD lainnya,” jelas Faozal, Senin (3/11/25).
Faozal menegaskan, sebagian besar anggaran yang belum terserap disebabkan oleh proses kontrak proyek besar yang baru selesai dilakukan, khususnya di Dinas PUPR NTB dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB.
“Ada beberapa kegiatan di OPD pengampu besar seperti PUPR yang baru mulai kontrak fisik. Beberapa ruas jalan sudah mulai dikerjakan dan tinggal menunggu pencairan uang muka,” ujarnya.
Di Dinas Perkim NTB, dari total 1.103 paket proyek, sekitar 800 proyek sudah menandatangani kontrak. Beberapa di antaranya telah mengajukan uang muka pembayaran, yang menurut Faozal akan mempercepat realisasi anggaran dalam waktu dekat.
Lebih lanjut, Faozal menjelaskan bahwa APBD Perubahan NTB 2025 kini juga telah siap dijalankan setelah mendapatkan nomor rekomendasi dari Biro Hukum, sehingga pelaksanaan program bisa segera dieksekusi.
“Intinya sekarang sudah dalam proses belanja. OPD-OPD sudah mengajukan uang muka dan mulai melaksanakan pekerjaan,” tambahnya optimistis.
Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk memacu serapan anggaran agar seluruh proyek prioritas bisa selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (*).
