Polda Maluku, Barometer99.com — Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Maluku menggelar Rapat Sosialisasi Sistem Manajemen Pengamanan Lembaga Negara, Selasa (14/10/2025), di lantai 6 Hotel Grand Avira, Jalan Jenderal Sudirman, Ambon.
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIT tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Pamobvit Polda Maluku Kombes Pol. Donni Eka Syaputra, S.H., S.I.K., M.M., didampingi oleh Kasubdit VIP Kompol Rachel Ann Barends.
Sedikitnya 43 peserta menghadiri kegiatan ini, terdiri atas para pimpinan lembaga negara, balai, kementerian, instansi pemerintah, pihak perhotelan, serta pengelola objek vital di wilayah Maluku.
Dalam arahannya, Kombes Pol. Donni Eka Syaputra menekankan pentingnya penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di lingkungan lembaga pemerintah sesuai Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Pengamanan pada Organisasi, Perusahaan, dan Instansi/Lembaga Pemerintahan.
“Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan bertujuan untuk mengurangi potensi risiko dan kerugian, serta membentuk budaya kerja yang tertib, disiplin, dan bertanggung jawab di setiap instansi,” ujar Kombes Donni.
Ia juga memberikan gambaran praktis tentang mekanisme penerapan SMP, termasuk strategi membangun koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan di lingkungan kerja dan perkantoran.
Di akhir kegiatan, Kombes Donni mengajak seluruh peserta untuk memperkuat sinergitas antara Polri dan lembaga pemerintah dalam penerapan sistem pengamanan terpadu.
“Kami berharap adanya kerja sama yang berkelanjutan antara Polri dengan seluruh instansi dan lembaga dalam menerapkan sistem pengamanan yang profesional, modern, dan terpercaya,” tutupnya.
Upaya Ditpamobvit Polda Maluku dalam menyosialisasikan Sistem Manajemen Pengamanan Lembaga Negara mencerminkan komitmen Polri untuk memperkuat sistem perlindungan di sektor pemerintahan dan objek vital. Melalui penerapan standar pengamanan terpadu, Polri berupaya memastikan setiap lembaga memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan ancaman yang lebih sistematis, sehingga tercipta stabilitas keamanan yang mendukung pembangunan nasional di daerah.
