Kota Sorong, Papua Barat Daya, Barometer99.com – Wakil ketua I DPR kota Sorong, Syahrir Nurdin memimpin Rapat Pleno VIII paripurna XIX DPR kota Sorong masa sidang tahun 2025 Dengan agenda tanggapan walikota Sorong terhadap pandangan umum fraksi yang bertempat di gedung DPR kota jln sungai maruni distrik Sorong Timur, Senin (01/09/25).
Dalam forum resmi Paripurna XIX DPR Kota Sorong, Pemerintah Kota Sorong melalui Wali Kota menyampaikan tanggapan menyeluruh terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda RPJMD Kota Sorong Tahun 2025–2029.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota menekankan bahwa semua kritik dan masukan DPR kota Sorong merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam merumuskan masa depan Kota Sorong, yang sedang bertransformasi sebagai ibukota Provinsi Papua Barat Daya.
Tanggapan Menyeluruh dan Terstruktur seperti:
– Pendidikan Gratis dan SDM: Seluruh fraksi mendukung program pendidikan gratis, dan pemerintah menegaskan bahwa tidak ada anak yang akan tertinggal karena biaya. Sarana prasarana, seragam, dan bantuan operasional akan diperluas.
– Kesehatan dan Stunting: Komitmen pemerintah memperkuat layanan di puskesmas, RSUD Sele Be Solu, dan rumah sakit swasta akan terus ditingkatkan. Program stunting mendapatkan perhatian besar dengan pendekatan posyandu berbasis kelurahan dan distribusi gizi.
– Banjir dan Sampah: Pemerintah menyusun langkah konkret sesuai masterplan pengendalian banjir dan penguatan Perda Sampah untuk menjamin Kota Sorong yang bersih dan tertata.
– Ekonomi dan UMKM: Dukungan UMKM, pelatihan wirausaha, dan digitalisasi perizinan akan didorong untuk pemulihan ekonomi lokal, termasuk peningkatan PAD melalui sistem pajak elektronik.
– Transformasi Digital dan Smart City: Seluruh layanan kependudukan, kesehatan, dan perizinan akan dilakukan secara digital. Kota Sorong siap menjadi kota cerdas yang modern dan efisien.
– Kemiskinan dan Ketenagakerjaan: Pemerintah fokus pada pelatihan vokasi, sertifikasi tenaga kerja, serta kerja sama antar-daerah untuk penempatan kerja, sekaligus menekan angka pengangguran.
– Keamanan dan Sosial: Patroli rutin, operasi miras dan narkoba, serta penguatan program sosial dan pelatihan masyarakat menjadi prioritas untuk menjaga ketertiban di kota.
Melalui forum ini, terlihat jelas bahwa Pemerintah dan DPRD memiliki satu semangat: membangun Kota Sorong yang lebih baik. RPJMD 2025–2029 tidak hanya disusun sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan impian masyarakat Kota Sorong akan kehidupan yang lebih sejahtera.
“Dokumen RPJMD ini adalah hasil gotong royong pemikiran dan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPR kota Sorong. Kami pemerintah, siap menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan keterbukaan,” tutup Wali Kota dengan tegas.
(TK)
