JAKARTA, Barometer99.com – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) Bambang Soesatyo mengingatkan dunia tengah bergerak cepat ke medan peperangan baru yang tidak kasat mata. Bukan lagi peperangan terbuka yang menjadi ancaman utama, melainkan serangan siber, disinformasi masif, dan infiltrasi digital yang menyasar sistem negara hingga psikologi publik. Fenomena ini dikenal sebagai perang generasi kelima (Fifth Generation Warfare), bentuk konflik modern yang sarat dengan teknologi, data, dan manipulasi informasi.
“Dalam menghadapi era peperangan tanpa batas ini, FKPPI menilai pentingnya pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) sebagai lembaga koordinasi tertinggi dalam perumusan kebijakan dan strategi keamanan nasional. DKN harus dipimpin langsung oleh Presiden sekaligus kepala negara dan menjadi wadah terpadu lintas sektor dalam menyikapi eskalasi ancaman multidimensi yang kini nyata di depan mata,” ujar Bamsoet saat mengikuti Rapat Pleno FKPPI secara daring di Jakarta, Kamis (19/6/25).
Hadir dalam Rapat Pleno FKPPI secara daring antara lain Ketua Umum Pontjo Sutowo, Waketum Indra Bambang Utoyo dan Didiet Haryadi, Sekjen Anna Rudhiantiana, Ketum Wanita FKPPI Wenny Nasution, Ketum HIPWI Toro Sudarmadi, dan Sekjen GM FKPPI Stalino Saerang.
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat bahwa Indonesia mengalami lebih dari 1,2 miliar serangan siber sepanjang tahun 2023, meningkat 30% dibanding tahun sebelumnya. Target utamanya adalah infrastruktur pemerintahan, sektor keuangan, layanan publik, dan bahkan sistem pendidikan nasional.
Selain itu, masifnya penggunaan media sosial dan platform digital juga memperluas medan tempur menjadi lebih halus namun berbahaya. Data dari We Are Social dan Kepios di tahun 2014 menyebutkan bahwa 204 juta pengguna internet di Indonesia kini menjadi populasi digital yang sangat rentan terhadap penyusupan opini, ujaran kebencian, hoaks, dan narasi disintegrasi.
“Inilah yang disebut accelerated warfare. Perang yang dipicu oleh percepatan teknologi dan ketidaksiapan sistem keamanan nasional dalam meresponsnya. Tidak ada waktu untuk bekerja sektoral atau parsial. Kita butuh satu komando strategi nasional,” tegas Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memaparkan, DKN yang dibentuk nantinya tidak hanya fokus pada ancaman militer konvensional, tetapi juga menjangkau isu-isu keamanan baru. Seperti, keamanan siber, digitalisasi sistem pertahanan, disinformasi dan pengaruh asing dalam ruang publik, pemanfaatan AI, blockchain dan cloud computing dalam sektor keamanan, serta potensi infiltrasi melalui metaverse dan ekosistem virtual lainnya.
“DKN dapat menjadi inkubator kebijakan yang menyatukan kekuatan TNI, Polri, BIN, BSSN, Kemenkominfo, dan lembaga lainnya di bawah satu komando presiden. Dengan demikian, Indonesia dapat bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menghadapi ancaman lintas batas di era digital ini,” urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, beberapa negara telah lebih dahulu membangun model kelembagaan semacam DKN. Amerika Serikat memiliki National Security Council sejak 1947 yang berada langsung di bawah Presiden dan menjadi pusat perumusan kebijakan luar negeri dan pertahanan. Singapura memiliki National Security Coordination Secretariat yang proaktif dalam kebijakan antisipatif terhadap ancaman teknologi dan terorisme. Malaysia telah memperkuat Majlis Keselamatan Negara sebagai lembaga strategis lintas kementerian.
“Sudah saatnya Indonesia tidak hanya menjadi negara yang reaktif terhadap krisis. Kita harus menjadi bangsa yang strategis dan antisipatif. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional adalah langkah visioner untuk memastikan kedaulatan negara tetap kokoh dalam dunia yang terus berubah cepat,” pungkas Bamsoet.
(*)
