PALEMBANG – Barometer99.com Ketua DPRD kota Palembang Ali Subri meminta kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) gratis untuk dikaji ulang agar tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Alu Subri pada saat rapat bersama Bapenda Kota Palembang, Jum’at (02/05/2025).
Ia menilai kebijakan Walikota sebelumnya harus ditinjau ulang karena saat ini sudah menjamur rumah klaster yang dimiliki masyarakat menengah ataupun mampu dengan nilai jual objek pajak (NJOP) rendah, namun harga pembeliannya diatas nominal.
“Kami ingin aturan itu di kembalikan seperti dulu, pada saat Walikota Harnojoyo PBB di bawah 300 ribu di gratiskan ini tidak tepat,”kata Ali Subri di dampingi Sekretaris Komisi lll Ruspanda Karibullah
Baca juga: Ganggu Pengguna Jalan, Dishub Palembang Tertibkan Parkir di Jalan AK Gani
Dia menuturkan, bahwa rumahnya sendiri tidak dikenakan PBB, padahal tinggal di Komplek Elite. Sehingga ia merasa tidak pantas untuk menerimanya.
“Bukan sok Kayo, tapi rasanya tidak pantas sampai gratis.”ujarnya.
Agar tepat sasaran, Kata Ali, pihaknya meminta agar RT dilibatkan karena merekalah ujung tombak terbawah yang mengetahui siapa yang pantas menerima gratis.
Baca juga: Siswa SD 25 Palembang Kecewa Program MBG Tidak Ada Ayam dan Daging
“Kami minta agar UPTD Bapenda menggerakkan RT2 . Disesuaikan juga dengan kemampuan masyarakat tergantung clusternya,”terang Ali.
Untuk diketahui, Capaian PAD dari sektor Pajak sampai dengan 30 April sebesar Rp. 372.166.137.460 atau 22 persen. “Sampai hari Rabu kemarin sudah 372 miliar, jadi kita ingin target tersebut tercapai,”jelasnya.
Sejauh ini, Ali mengungkapkan bahwa Bapenda Kota Palembang sudah bekerja maksimal dan pihak akan terus menekan agar tidak ada kebocoran Pajak. “Mereka sudah bekerja maksimal, kita juga masih memaklumi karena Kepala Bapenda baru dua bulan,”tandasnya.
