Kota Sorong, Papua Barat Daya — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (10/4/2025), dengan agenda strategis menyangkut pemerintahan daerah, pembangunan infrastruktur, dan dialog langsung bersama masyarakat.
Setibanya di Bandar Udara Dominique Eduard Osok (DEO), Kota Sorong, Mendagri disambut hangat oleh berbagai unsur pimpinan daerah, termasuk Wakil Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIV Sorong, Kolonel Marinir Rio Sukanto, M.Tr.Hanla. Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Ny. Tri Suswati, serta para tokoh masyarakat dan Forkopimda. Mendagri disambut secara adat dengan pengalungan kain Papua dan pemakaian mahkota khas sebagai bentuk penghormatan dari masyarakat Papua Barat Daya.
Kunjungan ini menjadi momen penting dalam perjalanan pembangunan provinsi termuda di Indonesia tersebut. Sejak terbentuknya Papua Barat Daya, pemerintah pusat berkomitmen memastikan bahwa seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan lokal. Untuk itu, Mendagri akan menghadiri serangkaian agenda penting seperti rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah, kunjungan ke Kantor Gubernur dan DPRD, serta peninjauan langsung ke beberapa titik proyek infrastruktur prioritas.
Tidak hanya itu, Mendagri juga dijadwalkan untuk menggelar forum dialog bersama tokoh adat, tokoh agama, perwakilan pemuda, dan masyarakat umum guna mendengar langsung aspirasi serta masukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya. Fokus utama kunjungan ini adalah memastikan keterpaduan pembangunan yang menjawab kebutuhan lokal serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kehadiran perwakilan militer, khususnya Lantamal XIV Sorong, menjadi penanda eratnya kolaborasi antara pemerintah dan TNI dalam menciptakan stabilitas wilayah, khususnya di kawasan maritim dan kepulauan. Kolonel Marinir Rio Sukanto menegaskan bahwa Lantamal XIV siap memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah, baik dari aspek keamanan maupun pembangunan wilayah strategis.
Agenda kunjungan kerja ini dipandang sebagai langkah konkret pemerintah dalam membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan produktif dengan masyarakat Papua Barat Daya. Kegiatan ini juga memperlihatkan betapa pentingnya peran lintas sektor dalam mendorong kemajuan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari wilayah paling timur Indonesia.
(Tim/Red)
