Barometer99, Mataram-NTB- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, sedang mempersiapkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah. Langkah ini wacananya untuk mendukung program pembangunan dan visi misi di pemerintahannya.
Namun, langkah ini mengundang opini para pakar, termasuk akademisi politik. Salah satunya, Ihsan Hamid, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Menurut Ihsan, pembentukan tim ini adalah langkah yang wajar dan sesuai dengan dinamika pemerintahan di daerah. Sebagai kepala daerah, Gubernur Iqbal tidak hanya bertanggung jawab menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga harus memperhitungkan aspek politis untuk mendukung keberhasilan pembangunan.
“Secara administratif, gubernur sudah memiliki staf ahli dalam birokrasi. Namun, dalam konteks pilkada, mereka tidak dapat memberikan dukungan aktif. Oleh karena itu, penting bagi gubernur untuk melibatkan orang-orang kompeten dari luar birokrasi yang bisa memberikan masukan strategis untuk pembangunan daerah,” ungkap Ihsan, Senin (10/3).
Ihsan menambahkan bahwa pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah bukanlah hal baru. Ia bahkan memprediksi bahwa Gubernur Iqbal akan menginisiasi tim semacam ini sejak awal, mengingat pentingnya melibatkan pemikir-pemikir yang berkompeten di luar birokrasi. Tim ini diharapkan bisa memberikan perspektif baru dan keahlian yang tidak selalu tersedia di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Sebagai contoh, Ihsan mengutip Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang juga membentuk tim penasihat, termasuk menunjuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebagai penasihat utama. Menurutnya, langkah semacam ini menunjukkan pentingnya melibatkan individu-individu berkompeten dari luar birokrasi untuk memberikan masukan yang lebih beragam dan berbasis pada realitas lapangan.
Dari sisi politik dan pemerintahan, Ihsan menilai bahwa tim yang dibentuk di luar struktur birokrasi memiliki fleksibilitas lebih dalam memberikan masukan yang lebih terbuka dan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Ini sangat krusial bagi Gubernur Iqbal, yang masih dalam tahap awal pemerintahan, untuk memahami kondisi NTB secara mendalam dan menyusun kebijakan yang lebih responsif.
“Tim ini juga akan berperan penting dalam koordinasi program NTB Makmur Mendunia dengan 10 kabupaten/kota di provinsi ini. Agar seluruh daerah dapat bergerak seirama dengan kebijakan provinsi, diperlukan tim yang mampu menjembatani komunikasi antara kabupaten/kota dan pemerintah provinsi,” jelas Ihsan.
Ihsan juga menegaskan bahwa selama pembentukan tim ini tidak melanggar regulasi yang ada, langkah ini sepenuhnya sah. Ia berharap tim yang dibentuk bisa efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan program pembangunan daerah.
Namun, ia juga mengingatkan Gubernur Iqbal untuk terus mengevaluasi kinerja tim setelah dibentuk. “Tim ini harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan, jangan sampai malah menjadi beban atau hanya berfungsi simbolis,” tegas Ihsan.
Terkait kemungkinan bergabungnya beberapa tokoh dalam tim, seperti mantan Ketua Tim Transisi Iqbal-Dinda, Adhar Hakim, serta mantan Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, keduanya menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui lebih lanjut mengenai kemungkinan peran mereka dalam tim tersebut.
Secara keseluruhan, pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah oleh Gubernur Iqbal mendapat dukungan positif dari banyak pihak, meskipun pengamat tetap mengingatkan agar tim ini memberikan hasil yang nyata dan tidak sekadar menjadi alat politik dalam pemerintahan. (Red).
