Beranda OPINI Sistem Barcode Pembelian BBM Sangat Menyulitkan Rakyat Tegas Dr Herman

OPINI

Sistem Barcode Pembelian BBM Sangat Menyulitkan Rakyat Tegas Dr Herman

Maret 8, 2025

Pontianak, Kalbar – Barometer99.com Masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) dengan tegas menyatakan dukungan mereka terhadap pernyataan Wakil Gubernur Kalbar yang menolak penerapan sistem barcode dalam pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU.

Kebijakan ini dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, justru memperumit akses terhadap BBM yang menjadi kebutuhan pokok, terutama bagi warga di pedalaman.

Dr. Herman Hofi Munawar, Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, turut menyoroti kebijakan ini. Menurutnya, subsidi BBM seharusnya diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dengan adanya sistem berbasis aplikasi dan barcode, akses terhadap BBM bersubsidi menjadi semakin sulit.

BACA JUGA : Meyikapi Keluhan Pekerja Proyek yang Sering Diperiksa APH Ini Terang Dr.Herman Hofi

“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat kurang mampu. Penerapan sistem barcode justru menambah kesulitan bagi mereka untuk mendapatkan haknya. Walaupun kebijakan ini diklaim untuk menyalurkan BBM subsidi secara tepat sasaran, dalam praktiknya tujuan tersebut masih belum jelas,” ungkap Dr. Herman. Jumat, 7 Maret 2025 malam

Ia juga mempertanyakan keakuratan sistem yang digunakan. Menurutnya, belum ada jaminan bahwa mereka yang mendaftar di aplikasi merupakan kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.

BACA JUGA : Pengamat : Media Perlu Dapat Perhatian Semu Kalangan Dan Jangan di Pandang Sebelah Mata Pontianak Kalbar Pengamat Dr Herman Hofi dalam keterangan tertulisnya ," Suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa fungsi dan peran media sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, dan bahkan sebagian orang mengatakan dalam kehidupan saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan pokok kata Herman Hofi Senin 1 April 2024. Hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan masyrakat pada umum nya akan tetapi juga pemerintah, TNI, Polri dan instansi swasta menjadi penting dalam mempublikasikan berbagai program yang dilaksanakan oleh berbagain instansinya. Melalui media masyarakat bisa mengetahui kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Yang dilakukan berbagai pihak baik TNI, POLRI KEJAKSAAN, dan lembaga swasta lain nya. Media massa adalah perantara atau instrumen yang digunakan dalam menyampaikan berbagai informasi pada publik maupun pada pemerintah dan APH. Sangat tepat dikatakan bahwa media massa merupakan pilar demokrasi dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Hal ini di karena media memiliki fungsi stategis sebagai kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Fungsi kontrol ini menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena media melakukan cover both side (melihat sudut pandang berita dari dua sisi) yaitu media sebagai alat kontrol sosial bagi pemerintah, media penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. dan media juga harus memiliki fungsi gate keeper, yaitu harus menyaring dalam setiap pemberitannya, artinya berita yang di sajikan memang benar ada nya, atau objektif dan urgen bagi berbagai pihak terkait. Dengan demikian fungsi media dapat mendidik masyarakat, serta dapat menjadi jembatan antara pemerintah, TNI POLRI dan masyarakat. Masih ucap Hofi," Oleh karena itu para wartawan agar selalu menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers dalam pelaksanaan tugas. Para jurnalis alias wartawan harus terus memberikan informasi yang baik dan benar. Baik dan benar bukan bearti wartawan yang hanya pandai memuja-muji pihak tertentu, melupakan fungsi kontrol nya. Wartawan yang benar adalah wartawan yang memiliki idealisme dan selalu objektif dalam pemberitaannya dan memahami informasi itu penting bagi masyarakat. Tentu saja hal ini sangat berat bagi seorang jurnalis karena di satu sisi harus bisa menyajikan informasi yang objektif tampa ada kepentingan apapun, namun disisi lain tuntutan "kebutuhan hidup". Tapi yakinlah setiap informasi yang benar dan objektif yang di sampaikan maka akan menghasilkan sesuatu yang positif dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu bersama-sama jurnalis membangun kalbar yang informatif dan edukatif maka kalbar kedepan akan memiliki budaya siang yang tinggi. Hal ini sesuai dengan makna media Media adalah bentuk jamak dari medium, yang berarti “tengah” atau “perantara”, sedangkan massa berasal dari bahasa Inggris, yaitu mass yang berarti “kelompok” atau “kumpulan”. Mengingat akan besarnya peran media dalam memverifikasi masyarakat dan sekaligus sebagai bentuk kontrol terhadap pemegang kekuasaan, maka sangatlah wajar jika para jurnalis ini mendapatkan perhatian pemerintah TNI dan Polri, dan instansi lainnya sehingga para jurnalis dapat semakin semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya. Upaya membantu para jurnalis ini tentu saja melewati organisasi induk nya sehingga terkoordinir dengan baik, dan di pastikan bahwa media masa itu memiliki legalitas yang jelas sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Berbagai regulasi. Sangat wajar jika para wartawan menjelang hari-hari raya keagamaan, mendapatkan bingkisan2 tertentu dari berbagai pihak pemegang kepentingan," Pungkas Dr Herman Hofi Sumber: Dr Herman Hofi

“Apakah data yang digunakan, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan? Faktanya, banyak orang yang mampu juga bisa mengakses sistem ini. Jadi, untuk apa barcode dalam pembelian Pertalite? Ini hanya menguntungkan pihak perbankan, bukan masyarakat,” tegasnya.

Masyarakat Kalbar pun merasa lega dengan sikap tegas Wakil Gubernur yang mendesak agar sistem barcode ini segera dihapus. Mereka berharap perjuangan ini terus didorong hingga kebijakan yang dinilai menyulitkan ini benar-benar dicabut.

BACA JUGA : Polusi Plastik: Ancaman Global dan Tantangan Besar Bagi Indonesia

“Kami berharap Pak Wakil Gubernur terus memperjuangkan penghapusan sistem barcode dalam pembelian Pertalite. Kami juga meminta DPR RI dan DPD ikut bersuara agar kebijakan Pertamina ini dievaluasi,” ujar salah satu warga Hasan

Masyarakat menegaskan bahwa sistem digital seharusnya mempermudah, bukan malah memperumit kehidupan rakyat. Jika penerapan sistem ini justru menambah beban, maka sudah seharusnya dihapus demi kesejahteraan bersama. (Red//98)

Sumber : Dr Herman Hofi Munawar Law

Komentar

Baca Juga

Rekomendasi untuk kamu