Beranda OPINI Dr Herman: Keputusan Gubernur Kalbar Sudah Tepat Atas Kebijakan Terhadap Guru Honor Tetap Mengajar

OPINI

Dr Herman: Keputusan Gubernur Kalbar Sudah Tepat Atas Kebijakan Terhadap Guru Honor Tetap Mengajar

Maret 8, 2025

Pontianak, Kalbar – Barometer99.com Sikap Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan dalam menyikapi keresahan ratusan guru honorer patut diapresiasi. Dalam audiensi yang berlangsung penuh rasa kekeluargaan, Gubernur memastikan bahwa para guru honorer tetap dapat menjalankan tugasnya, meskipun ada larangan pemerintah daerah untuk mengangkat pegawai non-ASN sesuai UU No. 20 Tahun 2023.

Dalam pertemuan tersebut, ratusan guru honorer mengungkapkan kegelisahan mereka terkait kebijakan baru yang dapat mengancam keberlangsungan pekerjaan mereka. Sebagai tenaga pendidik yang telah lama mengabdikan diri, mereka khawatir akan dirumahkan akibat aturan yang melarang pengangkatan pegawai non-ASN.

Menanggapi hal ini, Gubernur Ria Norsan dengan penuh empati menyatakan bahwa para guru honorer tetap bisa menjalankan tugasnya. Pertemuan berlangsung dengan suasana akrab, bahkan diselingi candaan ringan, menunjukkan kepedulian pemimpin daerah terhadap nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini.

BACA JUGA : Dr Herman Hofi: Pemanggilan Ketua Yayasan Mujahidin Oleh Kejati Diduga Ada Pihak Tertentu Untuk Membuat Kegaduhan

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalbar, Dr. Herman Hofi Munawar saat memberikan keterangan pada awak media 7 Maret 2025 Wib,” Ia menegaskan bahwa keputusan Gubernur sangat tepat. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut nasib para guru honorer, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pendidikan di Kalbar. Jika seluruh guru honorer benar-benar diberhentikan, pendidikan di Kalbar akan mengalami stagnasi dan kualitasnya bisa menurun drastis.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dunia pendidikan di Kalbar adalah ketidakseimbangan rasio guru dan siswa. Kekurangan guru ASN di berbagai tingkatan pendidikan dapat berdampak buruk terhadap kualitas pembelajaran, perkembangan moral siswa, dan efektivitas pengajaran di kelas. Dengan jumlah siswa yang terlalu besar, guru akan kesulitan memberikan perhatian maksimal kepada setiap murid, yang berisiko membuat sebagian siswa tertinggal dalam pelajaran dan perkembangan karakter.

BACA JUGA : Pengamat : Media Perlu Dapat Perhatian Semu Kalangan Dan Jangan di Pandang Sebelah Mata Pontianak Kalbar Pengamat Dr Herman Hofi dalam keterangan tertulisnya ," Suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa fungsi dan peran media sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, dan bahkan sebagian orang mengatakan dalam kehidupan saat ini informasi sudah menjadi kebutuhan pokok kata Herman Hofi Senin 1 April 2024. Hal ini tidak hanya menjadi kebutuhan masyrakat pada umum nya akan tetapi juga pemerintah, TNI, Polri dan instansi swasta menjadi penting dalam mempublikasikan berbagai program yang dilaksanakan oleh berbagain instansinya. Melalui media masyarakat bisa mengetahui kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan. Yang dilakukan berbagai pihak baik TNI, POLRI KEJAKSAAN, dan lembaga swasta lain nya. Media massa adalah perantara atau instrumen yang digunakan dalam menyampaikan berbagai informasi pada publik maupun pada pemerintah dan APH. Sangat tepat dikatakan bahwa media massa merupakan pilar demokrasi dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Hal ini di karena media memiliki fungsi stategis sebagai kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Fungsi kontrol ini menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena media melakukan cover both side (melihat sudut pandang berita dari dua sisi) yaitu media sebagai alat kontrol sosial bagi pemerintah, media penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pemerintah. dan media juga harus memiliki fungsi gate keeper, yaitu harus menyaring dalam setiap pemberitannya, artinya berita yang di sajikan memang benar ada nya, atau objektif dan urgen bagi berbagai pihak terkait. Dengan demikian fungsi media dapat mendidik masyarakat, serta dapat menjadi jembatan antara pemerintah, TNI POLRI dan masyarakat. Masih ucap Hofi," Oleh karena itu para wartawan agar selalu menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers dalam pelaksanaan tugas. Para jurnalis alias wartawan harus terus memberikan informasi yang baik dan benar. Baik dan benar bukan bearti wartawan yang hanya pandai memuja-muji pihak tertentu, melupakan fungsi kontrol nya. Wartawan yang benar adalah wartawan yang memiliki idealisme dan selalu objektif dalam pemberitaannya dan memahami informasi itu penting bagi masyarakat. Tentu saja hal ini sangat berat bagi seorang jurnalis karena di satu sisi harus bisa menyajikan informasi yang objektif tampa ada kepentingan apapun, namun disisi lain tuntutan "kebutuhan hidup". Tapi yakinlah setiap informasi yang benar dan objektif yang di sampaikan maka akan menghasilkan sesuatu yang positif dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu bersama-sama jurnalis membangun kalbar yang informatif dan edukatif maka kalbar kedepan akan memiliki budaya siang yang tinggi. Hal ini sesuai dengan makna media Media adalah bentuk jamak dari medium, yang berarti “tengah” atau “perantara”, sedangkan massa berasal dari bahasa Inggris, yaitu mass yang berarti “kelompok” atau “kumpulan”. Mengingat akan besarnya peran media dalam memverifikasi masyarakat dan sekaligus sebagai bentuk kontrol terhadap pemegang kekuasaan, maka sangatlah wajar jika para jurnalis ini mendapatkan perhatian pemerintah TNI dan Polri, dan instansi lainnya sehingga para jurnalis dapat semakin semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya. Upaya membantu para jurnalis ini tentu saja melewati organisasi induk nya sehingga terkoordinir dengan baik, dan di pastikan bahwa media masa itu memiliki legalitas yang jelas sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Berbagai regulasi. Sangat wajar jika para wartawan menjelang hari-hari raya keagamaan, mendapatkan bingkisan2 tertentu dari berbagai pihak pemegang kepentingan," Pungkas Dr Herman Hofi Sumber: Dr Herman Hofi

Langkah Gubernur Ria Norsan untuk tetap mempertahankan guru honorer meski ada regulasi yang membatasi merupakan keputusan berani dan patut diacungi jempol. Demi keberlanjutan pendidikan di Kalbar, gubernur mengambil kebijakan diskresi agar tidak terjadi krisis tenaga pengajar.

Namun, permasalahan berikutnya yang harus segera diselesaikan adalah soal honor para guru honorer. Dengan aturan penggunaan dana BOS yang sudah ditentukan, pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan perlu mencari solusi lain untuk memastikan kesejahteraan para guru honorer tetap terjaga. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melibatkan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) mereka.

BACA JUGA : Mengoptimalkan Potensi Pertanian Indonesia: Dari Swasembada Pangan Menuju Lumbung Pangan Dunia

Keputusan Gubernur Ria Norsan ini menjadi bukti bahwa pendidikan di Kalbar masih menjadi prioritas utama. Kini, tinggal bagaimana pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya bersinergi untuk memastikan kelangsungan pendidikan tanpa mengorbankan nasib guru honorer.

Sumber: Dr Herman Hofi Munawar

Komentar

Baca Juga

Rekomendasi untuk kamu