BPS Gelar FGD Guna Mencapai Target Indeks Demokrasi Indonesia di Sumsel 

Foto Bersama giat Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (FGD IDI) 2022 Sumatera Selatan, yang di selenggarakan BPS Sumsel, Senin 10 April 2023 (foto.Yon)

Barometer99.com – PALEMBANG, Untuk mencapai target indeks demokrasi Indonesia (IDI) di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel menggelar Focuss Group Discussion (FGD). Kegiatan tersebut berlangsung di hotel Aryaduta Palembang pada hari Senin 10 April 2023.

Kepala BPS Provinsi Sumsel Zulkifli mengatakan bahwa Capaian saat dalam kategori sedang yakni 78, 63 dari target minimal 79,23.

“Saat ini sebenarnya demokrasi kita sudah Bagus ya angka 78,63 tinggal sedikit lagi mencapai target memang kita mempertahankannya saja,”katanya.

Menurutnya jika dilihat dari tiga aspek itu, Aspek lembaga demokrasi yang masih perlu ditingkatkan lagi.

“Lembaga Demokrasi yang warnanya memang agak banyak warnanya nah ini kan tahun 2024 kan pemilu bagaimana pemilu itu di jaga jurdilnya, sehingga secara demokrasi lebih baik,”jelasnya.

Ia menyampaikan saat ini BPS sedang melakukan pendataannya jadi ada forum komunikasi publik dimulai tanggal 2-20 ini. Dalam kesempatan itu, akan mendapatkan dengan orang – orangnya.

“Kita akan memberikan treatment seperti apa kedepannya sehingga mereka akan menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan,”ujarnya.

Dr. Ir. Zulkipli, M.Si., Kepala BPS Provinsi Sumsel saat di wawancarai di sela-sela kegiatan Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia (FGD IDI) 2022 Sumatera Selatan, Senin 10 April 2023 (foto.Yon).

Menurutnya, beberapa cara yang sudah di terapkan sudah sangat baik tinggal stakeholder lainnya untuk menjaganya agar angka yang sudah di targetkan tercapai.

“Saya rasa upaya yang dilakukan sudah luar biasa tinggal teman-teman terkait seperti Kesbangpol, kemudian teman-teman yang diperekonomian terkait persaingan usaha itu benar -benar kita menjaganya untuk mencapai angka 79 ditahun 2024 nanti. Soalnya kita masih 3 kali kesempatan untuk pemerintah daerah untuk melakukannya dan sekarang sudah 78,63 tinggal sedikit sekali untuk kita lakukan,”ucapnya.

Maka dari itu, Peran pemerintah tentu sangat dibutuhkan seperti transparansi informasi terkhusus untuk anggaran sehingga pada tahun 2024 mendatang angka yang tinggal sedikit lagi bisa dicapai.

“Tahun 2024 itu 79,23 sekarang 78,6 bagaimana sedikit lagi misalnya keterbukaan informasi terkait anggaran yang berwarna merah kita lakukan saja dilakukan insyaallah akan segera tercapai,”jelasnya.

Sementara Staf Ahli sekretaris daerah bidang pemerintahan hukum dan Politik Firmansyah menambahkan bahwa Pemerintah daerah khususnya diprovinsi Sumsel mendukung sekali karena demokrasi sekarang lagi di gaungkan oleh pemerintah.

“Seperti yang dikatakan oleh kepala BPS tadi demokrasi yang ikut berperan ini adalah seluruhnya bukan hanya pemerintah karena ini menyangkut orang banyak,”ujarnya.

Sebenarnya,kata dia, ada 3 aspek yakni kebebasan, Kesetaraan dan kekuatan lembaga. “Nah yang kebebasan cukup baik tapi kesetaraan ada yang merah tentang persaingan usaha penghasilan dan ini juga akan menjadi PR bagi kita bagaimana menciptakan situasi perusahaan agar tidak di monopoli oleh orang -orang tertentu,”katanya.

Kemudian, Ia menegaskan bahwa untuk mengurangi tingkat toksit penguasaan pasar sehingga akses untuk berusaha bisa dinikmati oleh masyarakat luas dan indeks penguatan lembaga itu juga sangat besar peran pemerintah yang sangat besar pengaruhnya pada pelaksanaan pemilu agar tidak ada intimidasi atau money politik.

“Jadi kita perlu menyadarkan seluruh masyarakat bahwa penting nya memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar aspiratif bukan kita memilih berdasarkan faktor uang dan lain sebagainya,”tegasnya.

Ia berharap mudah-mudahan dengan FGD ini bisa melihat apa-apa yang terjadi di masyarakat.

“Yang paling bisa intervensi untuk menaikkan nilainya itu paling banyak ya pemerintah karena memang pemerintah sebagai konsibutor untuk meningkatkannya,”harapnya.

Exit mobile version