Barometer99- Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana dalam keterangan resminya yang dikirim melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang mengungkapkan, Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2023 merupakan momentum untuk menyampaikan kinerja Kejaksaan di seluruh Indonesia.
Dimana Jaksa Agung RI, Burhanuddin meluncurkan program Transformasi Digital Kejaksaan menuju Kejaksaan yang handal dan modern. Peluncuran tersebut bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI tahun 2023.
Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan yang merupakan salah satu dari aparat penegak hukum (APH), menyampaikan bahwa harus berani dalam menyampaikan informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai platform media yang ada di masyarakat.
“Kita harus membiasakan diri dengan penggunaan berbagai teknologi yang perkembangannya sangat pesat, karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari masyarakat. Transformasi digital adalah solusinya sehingga tidak ada lagi Jaksa yang gagap teknologi (gaptek),” kata Ketut Sumedang dalam keterangan resminya yang diterima redaksi media ini, Minggu (8/1/2023).
Dalam momentum itu, Jaksa Agung menegaskan tidaklah ada artinya ketika masih dalam kondisi stagnan tanpa beradaptasi dengan kebutuhan digital teknologi di era masyarakat modern.
“Manfaatkanlah teknologi user friendly untuk mempermudah dan mempercepat informasi di tengah masyarakat modern saat ini,” imbuhnya.
Selain itu, Jaksa Agung juga meluncurkan dua edisi majalah baik berbentuk fisik maupun digital (e-magazine) mengenai Jaksa humanis dan modern.
Dimana majalah ini nantinya akan menghiasi setiap tempat umum dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui barcode yang disediakan oleh Pusat Penerangan Hukum.
“Jaksa Agung mengharapkan seluruh satuan kerja dapat menyebarkan majalah ini di seluruh tempat keramaian sehingga masyarakat mengetahui kinerja Kejaksaan RI,” terangnya.
Lebih jauh, Jaksa Agung menekankan kembali pentingnya digitalisasi setiap aspek dan bidang Kejaksaan untuk dapat mengukur kinerja para satuan kerja secara real time, serta sebagai bentuk akuntabilitas publik seluruh jajaran. Ketika kita tidak mampu beradaptasi, maka kita akan menjadi institusi yang stagnan dan tertinggal.
Oleh karenanya, pentingnya transformasi digital teknologi bukan hanya percepatan, kemudahan, dan akurasi, tetapi bagaimana informasi itu diakses oleh publik dengan mudah, transparan, objektif, dan tidak berbelit-belit.
Dia juga menambahkan, dengan program satu data, Kejaksaan melakukan re-design website yang memudahkan masyarakat dan media untuk mengakses berita Kejaksaan maupun informasi seperti penanganan perkara melalui Case Management System (CMS), call center, SPAN Lapor, Halo JPN, dan media sosial milik Kejaksaan pun juga dapat diakses melalui website milik Kejaksaan.
“Kemudahan ini tentunya tidak bisa jalan ketika kita tidak beradaptasi dengan teknologi yang berkembang pesat. Melalui program satu data, diharapkan akses informasi mengenai Kejaksaan lebih mudah, transparan, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik, modern, dan handal di masa kini maupun mendatang,” ujarnya.
“Sebab saat ini dunia sudah tanpa batas, tanpa sekat bahkan seperti aquarium sehingga Kejaksaan yang wajib mempermudah dan mempercepat akses informasi ke media dan masyarakat,” tutupnya. (*)
