Barometer99- Mataram – NTB. Wakil ketua DPRD provinsi NTB, H. Abdul Hadi, SE., MM, pimpin rapat paripurna dalam mendengarkan tanggapan pemerintah provinsi NTB terkait Raperda terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 di ruang Sidang DPRD NTB, Rabu, 22/6/22.
Pada rapat Paripurna yang sebelumnya, Drs. H. Ruslan Turmuzi, dari fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BNPR, red) dalam pandangan fraksinya, mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja provinsi NTB tidak sehat.
Sambung Ruslan, kami sampaikan dengan data terkait dengan objek – objek penerimaan terhadap tahun – tahun terealisasinya karena tidak mencapai target bahkan capainya terlalu rendah.
“Kami dari fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (BNPR, red) meminta penjelasan terhadap pihak eksekutif dan apa langkah – langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut,” tutur Ruslan.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, memberikan Jawaban terhadap Pandangan Umum fraksi – fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021, pada Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Provinsi NTB, Rabu (22/6).
Dalam jawaban yang disampaikannya secara langsung tersebut, Ummi Rohmi panggilan akrabnya, menjelaskan secara singkat dan padat perihal masukan, saran maupun koreksi yang telah disampaikan seluruh fraksi dalam Pandangan Umum atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.
Terdapat beberapa poin jawaban dari pertanyaan berbagai fraksi – fraksi DPRD Provinsi NTB yang telah ditanggapi, mulai dari realisasi pendapatan, kelanjutan program pemerintah, pengembangan pariwisata dan pendidikan hingga industrialisasi.
“Berbagai pandangan masukan, saran, tanggapan dan pernyataan dari fraksi – fraksi DPRD Provinsi NTB ini akan menjadi perhatian sungguh – sunguh dari pemerintah Provinsi NTB dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki,” ucapnya.
Selanjutnya Pimpinan Rapat yang sekaligus Wakil Ketua DPRD, H. Abdul Hadi, SE., MM, mengatakan, dengan disampaikannya jawaban dan tanggapan dari Wakil Gubernur NTB tersebut dapat menjawab semua pertanyaan, saran dan imbauan serta koreksi yang termuat dalam pandangan umum seluruh fraksi.
“Apabila masih ada hal – hal yang memerlukan uraian lebih rinci dan diperlukan jawaban serta penjelasan secara teknis dan lebih luas, tentunya dapat dibahas dalam rapat-rapat kerja pada pembahasan tingkat selanjutnya,” katanya.
Syf-89/Red.
