Barometer99- PALEMBANG, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) memprediksi yang dikhawatirkan akan terjadi pada pemilu 2024 mendatang, diantara kampaye di media sosial dan netralitas ASN, hal tersebut diungkapkan oleh ketua Bawaslu provinsi Sumatera Selatan, Iin Irwanto saat di temui di ruang kerjanya, senin (08/11/2021).
“Perlu kita kaji dan diskusikan dan perlu pengawasan terhadap ASN mereka harus netral,misal mereka melakukan keberpihakan kepada para calon maka kami akan bertindak tegas,”katanya.
Hal lainnya juga perlu diantisipasi penggunaan media sosial, untuk itu KPU, melakukan antisipasi, seperti tiap paslon wajib melaporkan akun media sosial yang resmi digunakan untuk bersosialisasi. Akun inilah yang akan dilihat jika dilaporkan ada dugaan pelanggaran.
Namun kenyataan di lapangan justru banyak paslon membuat akun sendiri alias akun gelap tanpa dilaporkan ke pihaknya. Jika sudah seperti itu, tentu saja bukan lagi menjadi wewenang Bawaslu tapi pihak berwajib.
“Konflik-konflik seperti ini bahkan akan banyak terjadi, saling lapor paslon satu sama lain. Apalagi akses media sosial saat ini sedang booming sekali. Mungkin bisa jadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan berpengaruh pada konsistelansi proses pemilihan,”ucapnya
Ditambah lagi persoalan DPT. Kondisi yang tidak menentu perhitungan DPT memang diakuinya terlihat simpel dan sederhana secara teori, akan tetapi, pada praktek justru selalu jadi sumber masalah. Makanya, pemerintah terus melakukan updating data melalui sistem NIK pada e-KTP calon pemilih.
Untuk itu, mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hingga mengantisipasi terjadi konflik, pihaknya menggelar kegiatan pengkaderan dalam rangka pengawasan, sesuai amanat UU no 7 tahun 2017 dan juga UU no 10 tahun 2016.
“Pemilu dan Pilkada serentak pada 2024 mendatang, memiliki tantangan tersendiri dibandingkan pada pemilu dan pilkada sebelumnya. Ada dua pesta demokrasi yakni Pemilu 2024 yang akan memilih presiden dan wapres, DPR, DPD, DPRD dan Pilkada serentak yang akan memilih Gubernur, Bupati dan juga Walikota,” ujarnya.
Event besar ditahun yang sama, dilihat harus dipersiapkan secara matang, Tak hanya dari petugas intern Bawaslu sendiri namun harus juga melibatkan masyarakat, seperti mahasiswa, LSM hingga media. Makanya Bawaslu Sumsel menggelar kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar hingga tingkat Menengah 2021. “Semakin banyak yang ikut sekolah kader akan semakin baik kualitas demokrasi dan kualitas penyelenggaran pemilu serta pemilihan,”Terang Iin
Apalagi khusus Pilkada di Sumsel, terdapat 10 kepala daerah, baik Bupati dan Walikota hingga Gubernur akan habis masa jabatannya, yakni dari Musi Banyuasin, apalagi yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022 seperti Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Palembang, Banyuasin, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, dan Prabumulih, kecuali Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang masa jabatannya berakhir pada Januari 2024.
“Artinya memang sangat dibutuhkan pengawasan ekstra hingga tingkat daerah, makanya kami merekrut pengkaderan yang sudah dimulai sejak 2018, lalu. Khusus pada periode ini, sudah dilakukan kaderisasi 200 peserta yang akhirnya dikerucutkan menjadi 30 orang, ” katanya.
