Bima, Barometer99.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mahdalena dari Fraksi PKB kini berada di ujung tanduk setelah gelombang kekecewaan warga Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengemukan terkait dugaan salah sasaran dalam penyaluran berbagai program bantuan.
Warga mengaku justru merasa diprank oleh legislator tersebut karena program yang dijanjikan tidak kunjung diterima, sementara bantuan malah dinikmati warga mampu. Sejumlah program yang disorot itu mencakup Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bantuan Modal Usaha, hingga Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya menyasar pelajar kurang mampu.
M. Ali, warga Kecamatan Mpunda, adalah salah satu yang merasa dibohongi. Ia didata sebagai penerima bantuan bedah rumah, namun tak ada satu pun realisasi hingga kini.
“Sampai hari ini bantuannya tidak ada,” ujar Ali, Jumat (10/12/25).
Ia menegaskan telah menghubungi staf ahli Mahdalena, namun tidak pernah mendapat respons, bahkan terkesan dihindari. Lebih ironis lagi, kata Ali, warga yang didatangi untuk verifikasi justru orang-orang yang secara ekonomi mampu.
“Jujur saya sakit hati, karena yang didatangi itu orang-orang mampu, bukan kami yang benar-benar butuh,” ungkapnya.
Bantuan Modal Usaha Disebut Tebang Pilih
Kekecewaan juga datang dari Andini, warga Kecamatan Rasanae Barat. Ia menyebut bantuan modal usaha yang digembar-gemborkan Mahdalena hanya menjadi ajang pencitraan, sementara praktiknya tidak sesuai.
“Sangat-sangat kecewa. Bantuan modal usaha itu justru diberikan ke orang mampu dari kelompok tertentu, bukan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan,” tegasnya.
Menurut Andini, citra Mahdalena sebagai sosok ramah, dermawan, dan peduli di media sosial tidak sejalan dengan realitas lapangan.
“Di Facebook memang manis sekali. Tapi kenyataannya diskriminasi, tebang pilih, dan tidak amanah,” kritiknya.
Dana PIP yang Dijanjikan Tak Pernah Cair
Kasim, warga Kecamatan Asakota, turut mengeluhkan kinerja Mahdalena. Ia diminta menyerahkan data anaknya untuk menerima bantuan PIP. Namun hingga kini, program itu tak pernah terealisasi.
“Kami juga kena prank. Katanya ada dana PIP, tapi sampai sekarang tidak ada. Hoaks semua,” katanya.
Gelombang protes ini membuat masyarakat mempertanyakan integritas dan komitmen Mahdalena sebagai wakil rakyat. Banyak warga menilai tindakan tersebut menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakjelasan dalam mengelola program.
Warga menuntut Mahdalena memberikan klarifikasi terbuka dan memastikan proses verifikasi penerima bantuan dilakukan transparan dan tepat sasaran.
“Jangan pilih Anggota DPR yang tidak amanah. Ini pelajaran untuk kita semua,” tegas Kasim.
Kasus ini berpotensi memberi dampak besar pada posisi dan citra Mahdalena, terutama di Pulau Sumbawa yang menjadi basis dukungannya. Gelombang ketidakpuasan ini menjadi sinyal kuat bahwa performance legislator tersebut tengah dipertanyakan publik.
Dugaan Monopoli Bantuan Negara saat Banjir Bima
Saat banjir besar melanda Wera dan Ambalawi pada 2025, Mahdalena menyalurkan 1.500 paket Ramadan untuk korban. Namun paket itu disebut berasal dari anggaran negara, bukan dana pribadi.
Salah satu Akademisi Muhaimin atau Deven menuding bantuan itu dimonopoli dengan membelanjakannya di toko milik pribadi sehingga menggerakkan kepentingan ekonomi keluarga.
Ia menegaskan bahwa bantuan langsung dari anggota DPR RI rawan digunakan sebagai politik bantuan, yang membuat warga merasa terikat secara elektoral. Deven menyampaikan bahwa praktik semacam ini dapat berdampak langsung pada citra DPR RI sebagai lembaga negara.
“Jika tindakan seperti ini dibiarkan, DPR RI akan kehilangan marwahnya sebagai rumah aspirasi rakyat. Demokrasi lokal lumpuh, rakyat tidak lagi berani menuntut hak tanpa imbalan,” ungkap pria yang disapa Deven.
Deven mengingatkan bahwa fokus anggota DPR RI harusnya pada pembangunan jangka panjang, bukan pencitraan lewat bantuan instan.
“Bantuan langsung bukan solusi. Yang dibutuhkan rakyat adalah kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan,” tutupnya.
Hingga berita ini dimuat, Mahdalena belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan warga tersebut. (*).
