JAKARTA, Barometer99.com – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), Irawadi, menegaskan bahwa AKSI merupakan organisasi yang secara khusus menghimpun para kepala desa di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi pembeda utama AKSI dari berbagai organisasi lain yang membawa label desa.
Pernyataan tersebut disampaikan saat jajaran pengurus AKSI melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Gedung C, Kompleks Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Irawadi menjelaskan bahwa banyak wilayah administrasi desa yang dipimpin anggotanya berada di kawasan transmigrasi. Karena itu, AKSI menilai perlunya sinergi dengan Kementerian Transmigrasi untuk memperkuat pembangunan desa-desa tersebut.
Sekretaris Jenderal AKSI, Eko Mulyadi, menambahkan bahwa organisasi yang telah memiliki kepengurusan di berbagai provinsi dan kabupaten ini ingin membangun komunikasi lebih erat terkait pembangunan desa di kawasan transmigrasi.
Wamen Transmigrasi Viva Yoga menyambut baik kedatangan AKSI. Ia menilai AKSI telah menerapkan manajemen organisasi modern melalui penggunaan teknologi informasi, kartu anggota, dan struktur kepengurusan yang tertata. “Modernisasi adalah keharusan dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.
Viva Yoga menjelaskan, saat ini terdapat 1.231 desa di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional, serta 3.513 desa di 109 kawasan transmigrasi prioritas kementerian. Ia menyatakan bahwa program yang diajukan desa-desa di kawasan transmigrasi akan menjadi perhatian pemerintah.
Program kerja Kementerian Transmigrasi, lanjutnya, merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Sejak era Presiden Soekarno hingga kini, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa baru dari Sabang sampai Merauke. “Bertambahnya desa menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi,” kata mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode tersebut.
Jika AKSI membutuhkan dukungan lintas kementerian untuk pembangunan desa, Viva Yoga menyatakan siap mengoordinasikannya. Ia menilai langkah AKSI melakukan audiensi dengan Kementerian Transmigrasi setelah sebelumnya bertemu Kemendes dan PDT merupakan strategi tepat.
“AKSI adalah lembaga perjuangan kepala desa untuk memajukan wilayahnya,” ucapnya.
Viva Yoga juga mendorong AKSI untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi demi percepatan pembangunan desa.
