Malang, Barometer99.com – Dalam rangka mendukung program swasembada gula nasional serta memperkuat ketahanan pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian bersama Dinas Perkebunan Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan identifikasi dan verifikasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) tanaman tebu dalam bentuk sosialisasi. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu, 13 Desember 2025, pukul 10.05 WIB hingga selesai, bertempat di Kantor Desa Kedungsalam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Sabtu 13/12/2025.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri sekitar 40 peserta yang terdiri dari unsur kementerian, pemerintah daerah, Perhutani, TNI, pabrik gula, perangkat desa, kelompok tani hutan (KTH), LMDH, serta perwakilan petani dari beberapa desa di wilayah Donomulyo dan sekitarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kardiyono selaku Kepala BBPPTP Ambon sekaligus Ketua Tim Perwakilan Kementerian Pertanian, Astiko selaku Asper Sengguruh KPH Malang, Misdi Kepala Desa Kedungsalam, Dulmajati perwakilan Cabang Dinas Perkebunan Kabupaten Malang, serta perwakilan Kementan yakni Rossi E. dan Hafiz R.
Selain itu hadir pula unsur kecamatan dan penyuluh pertanian, perwakilan Pabrik Gula Pesantren Baru dan PG Ngadirejo Kediri, serta jajaran Babinsa Koramil 0818-11/Pagak yang meliputi Babinsa Desa Tulungrejo, Sumberjo, Mentaraman, Banjarejo, dan Kedungsalam. Perwakilan KTH, LMDH, serta petani dari Desa Kedungsalam, Banjarejo, Mentaraman, Donomulyo, dan Tulungrejo juga mengikuti kegiatan dengan antusias.
Kegiatan diawali dengan sambutan Hendri, Kasipem Kecamatan Donomulyo, yang menyampaikan bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini banyak masyarakat mengubah pola tanamnya sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Ia juga menyoroti kondisi di lapangan di mana banyak tanaman tebu siap panen, namun penerimaan tebu di pabrik gula telah ditutup. Meski demikian, kebutuhan gula di Kabupaten Malang yang ditargetkan sebesar 15.000 ton hingga saat ini masih tergolong tercukupi. Hendri berharap melalui kegiatan sosialisasi ini ke depan akan terjadi peningkatan ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Selanjutnya, Kardiyono selaku Kepala BBPPTP Ambon dalam sambutannya menjelaskan bahwa selama tiga bulan terakhir pihaknya melakukan evaluasi dan persiapan program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Malang. Ia menegaskan bahwa program bongkar ratoon merupakan salah satu strategi utama pemerintah untuk meningkatkan swasembada gula nasional.
Menurutnya, tanaman tebu idealnya dibongkar dan ditanam ulang setelah lima tahun agar produktivitas gula tetap optimal. Pemerintah pun memberikan terobosan berupa bantuan benih tebu dalam program bongkar ratoon. Kardiyono menambahkan bahwa alokasi anggaran program ini cukup besar dan saat ini difokuskan di Kabupaten Malang. Ia menegaskan bahwa syarat utama CPCL meliputi lahan milik petani, identitas petani yang jelas, serta adanya persetujuan dari pemerintah desa setempat.
Dalam paparannya, Astiko selaku Asper Sengguruh KPH Malang membacakan hasil rapat koordinasi yang sebelumnya dilaksanakan di Kodim 0818/Malang–Batu pada 12 Desember 2025. Ia menyampaikan bahwa Program Perhutanan Sosial (PS) bertujuan mengajak masyarakat untuk tetap melestarikan kawasan hutan.
Disebutkan bahwa sekitar 114 hektar lahan telah ditanami tebu dengan 127 petani yang berminat mengikuti program bongkar ratoon. Untuk itu, diperlukan peran aktif KTH dalam menyusun dan melengkapi persyaratan. Astiko menekankan pentingnya penjelasan yang transparan agar tidak terjadi gesekan antara Perhutani dan KTH, mengingat keterbatasan personel Perhutani di lapangan. Ia menegaskan bahwa tugas utama Perhutani adalah mengamankan aset, batas kawasan, serta memastikan tidak terjadi konflik lahan.
Sesi diskusi yang berlangsung interaktif menghasilkan sejumlah poin penting, di antaranya dukungan penuh personel Koramil dan Babinsa Koramil 0818-11/Donomulyo terhadap program CPCL lahan tebu sebagai bagian dari upaya efisiensi dan ketahanan pangan. Perwakilan petani juga meminta agar KTH terlibat langsung dalam pendataan petani peserta bongkar ratoon.
Disampaikan pula bahwa Presiden Republik Indonesia sangat mendukung program-program pertanian untuk memakmurkan petani dan mewujudkan swasembada pangan serta swasembada gula. Program ini diprioritaskan selama tiga tahun ke depan dan melibatkan tujuh kedinasan terkait.
Selain itu, muncul usulan perlunya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perhutani Kabupaten Malang dengan LMDH guna menghindari konflik lahan. Ditjen Perkebunan akan melakukan pengecekan langsung terhadap lahan yang diusulkan dalam CPCL, termasuk koordinasi terkait pupuk dan validasi data petani. Saat ini tercatat 50 lahan telah memiliki titik koordinat, sementara 51 lahan lainnya belum terkordinat.
Sebagai penutup, disampaikan bahwa program bongkar ratoon secara nasional direncanakan mencapai 100.000 hektar di Provinsi Jawa Timur, dengan target 70.000 hektar di Kabupaten Malang. Namun hingga saat ini realisasi baru mencapai 1.227 hektar, sehingga diperlukan sinergi dan komitmen semua pihak untuk mempercepat pencapaian target tersebut.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mewujudkan pertanian tebu yang produktif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Kabupaten Malang.
Penulis : Ratri
Sumber : Kasdim 0818 Malang / Batu
