Jakarta, Barometer 99.com – Kementerian Dalam Negeri, Selasa (4/2/2026),pada acara Konferensi pers menyampaikan progres percepatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh,Sumut dan Sumbar menggambarkan grafik dan persentase dipaparkan dengan nada optimistis. Paparan itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana Kemendagri, Amran, yang merujuk pada data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, di balik angka-angka progres tersebut, terselip jarak yang kian terasa antara laporan administratif dan realitas ribuan korban banjir di Sumatera.
“Pemerintah terus melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pembangunan hunian sementara dan pemulihan fasilitas publik pascabencana,” ujar Amran dalam konferensi pers tersebut.
29,4 Persen Progres Nasional, Ketimpangan Antarwilayah.
Berdasarkan data yang dipaparkan Amran, total kebutuhan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat — mencapai 17.128 unit. Hingga awal Februari 2026, sebanyak 5.039 unit dinyatakan telah selesai dibangun, atau sekitar 29,4 persen.
Namun, di balik angka nasional itu, ketimpangan antarwilayah mencolok. Sumatera Barat mencatat progres tertinggi dengan 77,02 persen huntara rampung. Sumatera Utara menyusul dengan 58,4 persen. Sementara Aceh, provinsi dengan beban bencana paling besar, baru mencapai 25,73 persen, meski kebutuhan huntaranya mencapai 15.548 unit.
“Untuk Aceh, memang kebutuhan huntaranya paling besar, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang intensif,” kata Amran.
Aceh: Prioritas Nasional yang Tertinggal
Pernyataan tersebut justru mempertegas paradoks penanganan. Aceh disebut sebagai prioritas, tetapi realisasi pembangunan masih tertinggal jauh dibanding provinsi lain dengan kebutuhan yang lebih kecil.
Dari lebih 15 ribu unit huntara yang direncanakan, baru 4.001 unit yang terealisasi. Artinya, puluhan ribu warga masih bertahan di pengungsian, tenda darurat, dirumah saudara atau rumah tidak layak huni, berbulan-bulan setelah banjir melanda.
Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan: Apakah hambatan utama terletak pada anggaran, birokrasi, atau lemahnya koordinasi pusat dan daerah? Pertanyaan yang hingga kini belum dijawab secara terbuka.
Pasar Rakyat dan Ekonomi yang Belum Pulih Sepenuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Amran juga memaparkan dampak banjir terhadap sektor ekonomi rakyat. Tercatat 553 pasar rakyat terdampak di tiga provinsi tersebut, dengan rincian 465 pasar di Aceh, 57 di Sumatera Utara, dan 31 di Sumatera Barat.
“Sebagian pasar rakyat sudah mulai berfungsi secara fungsional untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Amran.
Namun istilah berfungsi secara fungsional menyisakan ruang tafsir. Tidak dijelaskan secara rinci apakah pasar tersebut telah layak secara struktural, aman bagi pedagang dan pengunjung, atau sekadar dibuka agar roda ekonomi tidak sepenuhnya berhenti.
Antara Pernyataan Resmi dan Suara Korban.
Konferensi pers Kemendagri menegaskan bahwa negara hadir dan bekerja. Tetapi data yang sama menunjukkan bahwa kehadiran itu belum sepenuhnya dirasakan merata, terutama di wilayah dengan kerusakan terparah.
Bencana banjir di Sumatera kini bukan sekadar soal air yang meluap, melainkan ujian konsistensi negara dalam memastikan bahwa percepatan tidak berhenti di ruang rapat dan layar presentasi.
Sementara grafik progres terus diperbarui, ribuan korban masih menunggu satu hal yang tak bisa digantikan oleh persentase: Kepastian hunian yang layak untuk kembali hidup normal.
Sumitro
