Polda Maluku, Barometer99.com – Polda Maluku melalui Kepala Biro Operasi (Karo Ops), Kombes Pol Ronald Reflie Rumondor, SIK., M.Si., menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah strategis dalam mematangkan skema pengamanan serta penanganan potensi unjuk rasa di wilayah hukum Polda Maluku. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Plaza Presisi, Markas Polda Maluku, Kamis (4/11/2025).
Dalam arahannya, Kombes Pol Ronald menegaskan bahwa kesiapan pengamanan unjuk rasa harus mengedepankan koordinasi lintas fungsi, pendekatan humanis, dan penegakan prosedur yang presisi. Menurutnya, dinamika sosial yang berkembang membutuhkan langkah antisipatif dan respons cepat dari satuan kewilayahan.
“FGD ini digunakan untuk menyelaraskan persepsi dan merumuskan langkah-langkah Presisi dalam menghadapi dinamika unjuk rasa. PPrioritas utama kita adalah pengamanan lokasi vital, pengaturan arus lalu lintas, serta memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat berjalan damai tanpa mengganggu ketertiban,” tegas Kombes Pol Ronald.
FGD dirancang untuk menyusun rencana pengamanan secara menyeluruh. Tiga fokus utama yang dibahas antara lain: Analisis potensi kerawanan dan titik kumpul massa, Perencanaan penempatan personel dan penggunaan sarana-prasarana pengamanan serta
Peningkatan koordinasi fungsional antara Sat Samapta (Pengendali Massa), Sat Intelkam (Deteksi Dini), dan Sat Binmas (Pendekatan Persuasif).
Melalui forum ini, Polda Maluku memastikan seluruh unsur operasional memahami pembagian tugas, mitigasi risiko, serta SOP dalam mengawal aksi penyampaian pendapat di ruang publik.
Kegiatan diskusi dihadiri para pejabat utama dari Polres/ta jajaran Polda Maluku yang memegang peran sentral dalam operasi pengamanan, di antaranya:
Kapolresta Pulau Ambon
Para Kabag Ops Polres Jajaran
Para Kasat Samapta
Para Kasat Binmas
Para Kasat Intel
Para Ka SPKT Polres
Kombes Pol Ronald menekankan bahwa kemampuan membaca situasi, komunikasi lapangan yang baik, serta kesiapan prosedural menjadi kunci terciptanya pengamanan unjuk rasa yang profesional.
Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas Kamtibmas melalui pola pengamanan yang Profesional, Responsif, dan Prosedural, sesuai prinsip Presisi. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan menghadirkan Polri yang terukur dalam merespons dinamika sosial tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam berdemokrasi.
Kegiatan FGD Polda Maluku mencerminkan pendekatan pre-emtif dan preventif dalam menjaga stabilitas keamanan daerah. Langkah ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir ketika unjuk rasa berlangsung, tetapi melakukan antisipasi matang melalui analisa kerawanan, pemetaan titik kumpul massa, hingga koordinasi teknis lintas fungsi.
Penekanan pendekatan humanis dan persuasif yang dikombinasikan dengan ketegasan berbasis SOP menjadi catatan penting. Dengan demikian, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dijamin, sementara ketertiban umum tetap terjaga.
Dari sisi komunikasi publik, kegiatan ini menunjukkan komitmen Polda Maluku pada transparansi dan kesiapan menghadapi dinamika sosial politik di daerah. Model FGD seperti ini memperkuat kapasitas satuan kewilayahan, sekaligus menjadi indikator kedewasaan institusi dalam merespons situasi yang sensitif.
