Dorong Akurasi Data sebagai Dasar Kebijakan Penataan Permukiman
Kalbar, Barometer99.com – Menteri Dalam Negeri melakukan peninjauan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terhadap progres pelaksanaan Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa program berjalan sesuai target sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Di lokasi, Mendagri turut berdialog dengan warga dan pihak terkait untuk mendengar perkembangan pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari perbaikan hunian hingga penataan lingkungan. Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat.
Mendagri menyoroti pentingnya ketepatan data rumah tidak layak huni sebagai dasar perumusan kebijakan. Ia mengimbau pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan kesesuaian dan keakuratan data.
Perbedaan angka antara data Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan BPS perlu diselesaikan melalui rekonsiliasi atau pencocokan data bersama. Langkah ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan penanganan di wilayah tertentu. Tanpa data yang selaras, kebijakan berisiko tidak tepat sasaran.
Akurasi serta harmonisasi data menjadi kunci agar program peningkatan kualitas permukiman benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan. Karena itu, Mendagri mendorong Pemkab Kubu Raya dan BPS untuk melakukan verifikasi dan penyelarasan secara menyeluruh.
Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat
@kemendagri | @kementerianpkp | @maruararsirait
@kalbarprov | @rianorsan.id | @harisson_azroi
