Jakarta, Barometer99.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjen Kemenkum), Nico Afinta, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh. Langkah ini diyakini akan membuat regulasi Indonesia semakin adil dan menyejahterakan masyarakat.
“Reformasi regulasi tidak hanya bertujuan mengurangi beban administrasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap regulasi benar-benar memberikan manfaat, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat,” kata Nico dalam pertemuan bersama mitra internasional di Hotel Westin Jakarta, Jumat (05/12/2025).
Nico menjelaskan reformasi regulasi di Indonesia mencakup empat hal, yaitu penyederhanaan regulasi dan harmonisasi, penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan peningkatan partisipasi publik.
Salah satu langkah transformatif pemerintah Indonesia adalah diundangkannya KUHP Nasional yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026 mendatang.
Menurut Nico, KUHP Nasional disusun sesuai perkembangan hukum akibat perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar dan norma yang hidup, perkembangan dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia, serta sebagai refleksi kedaulatan nasional.
“KUHP dapat menjadi peletak dasar sistem hukum pidana nasional Indonesia, juga sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi, dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi,” ucap Nico.
Selain bidang regulasi, kerja sama Kemenkum dan mitra internasional juga meliputi bidang digitalisasi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Nico mengatakan digitalisasi membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan efisiensi, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, pemerintah tengah memperkuat infrastruktur digital, ekosistem yang mendukung inovasi, serta pengembangan SDM.
“Kita tidak hanya fokus pada peningkatan hard skills, tetapi juga soft skills seperti kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis,” tuturnya.
Nico berharap kerja sama dengan para mitra internasional semakin berdampak dan selaras dengan program nasional Indonesia, serta membuka peluang kolaborasi baru yang bermanfaat bagi semua pihak kerja sama.
“Kami percaya bahwa pertemuan pada hari ini
akan menjadi dasar yang kokoh untuk langkah-langkah strategis ke depan. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga transparansi, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan bahwa setiap dukungan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan,” tutup Nico.
(Humas Kemenkum)
