Forum Kebangsaan Pimpinan MPR–DPR 1999–2024 Dorong Penguatan Civil Society dan Sinkronisasi Kerja Kabinet
JAKARTA, Barometer99.com – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI periode 2019-2024 dan Ketua DPR RI periode 2017-2019, Bambang Soesatyo, menuturkan Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 sepakat memperkuat civil Society dengan memberikan sumbang pemikiran strategis kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa, baik yang bersumber dari dinamika dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia saat ini menghadapi tantangan berlapis yang menuntut konsolidasi seluruh elemen bangsa. Ketegangan geopolitik global, perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju, serta dinamika politik kawasan Indo-Pasifik memberi dampak nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, Bamsoet menegaskan, agenda pembangunan nasional seperti industrialisasi berbasis hilirisasi, pembangunan Ibu Kota Nusantara, transformasi digital, serta penguatan ketahanan pangan memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi. Karena itu, Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 berupaya menjadi ruang diskusi strategis yang mampu mempertemukan perspektif politik, ekonomi, dan sosial secara lebih luas dan jernih.
Sementara itu, Ketua DPR RI periode 2004–2009, Agung Laksono, menilai kondisi dunia yang sedang bergejolak harus direspons dengan kewaspadaan politik dan kebijakan ekonomi yang matang. “Saat ini dunia sedang mengalami gejolak yang nyata. Dampaknya sudah terasa dari kenaikan harga minyak hingga ketidakpastian ekonomi. Kita harus memastikan dampak tersebut tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar bagi bangsa dan negara,” kata Agung Laksono.
Sejumlah Pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 hadir dalam silaturahmi dan buka puasa bersama para pimpinan MPR dan DPR periode 1999-2024 di Parle Resto Jakarta, Minggu malam (8/3/26). Antara lain, Bambang Soesatyo, Agung Laksono, Marzuki Ali, Hidayat Nur Wahid, Mahyudin, Melani Leimena Suharli, Agus Hermanto, Lukman Hakim Saifuddin, Amir Uskara, Ahmad Basarah, Priyo Budi Santoso, Arsul Sani dan Rachmat Gobel. Hadir pula anggota DPR RI Robert Kardinal.
Para tokoh yang hadir menilai bahwa Indonesia membutuhkan penguatan komunikasi kebangsaan di tengah berbagai tantangan sosial dan politik yang semakin kompleks. Fragmentasi informasi di ruang digital, meningkatnya polarisasi opini publik, hingga menurunnya kualitas dialog publik sering kali memicu kesalahpahaman di masyarakat. Dalam situasi seperti itu, keberadaan Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 dinilai dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen bangsa.
Ketua MPR RI periode 2004-2009 sekaligus Wakil Ketua MPR periode 2024-2029, Hidayat Nur Wahid, menegaskan bahwa potensi besar yang dimiliki para mantan pimpinan lembaga negara tidak boleh hilang begitu saja. “Bangsa ini memiliki banyak tokoh yang pernah berada di posisi strategis dan memiliki pengalaman dalam mengambil keputusan penting. Pengalaman itu sangat berharga untuk memberikan masukan terhadap berbagai isu, mulai dari arah pembangunan nasional, persoalan legislasi, sampai isu-isu strategis lainnya,” tutur Hidayat.
Dalam diskusi yang berlangsung terbuka, sejumlah persoalan nasional juga menjadi sorotan para tokoh. Salah satunya adalah efektivitas berbagai program pembangunan yang dinilai masih memerlukan evaluasi agar tepat sasaran. Beberapa peserta forum menyinggung program makan bergizi gratis yang dinilai memiliki tujuan baik, namun perlu pengawasan ketat agar tidak menimbulkan penyimpangan anggaran maupun ketidaktepatan distribusi. Selain itu, isu kualitas pendidikan nasional, pengelolaan dana LPDP, hingga koordinasi antar kementerian juga menjadi bagian dari pembahasan.
Ketua DPR RI periode 2009–2014, Marzuki Alie, menyampaikan bahwa forum tersebut dapat menjadi ruang untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan pemerintah. “Banyak kebijakan pemerintah yang sudah baik, tetapi pelaksanaannya perlu disempurnakan agar tepat sasaran dan tidak mengurangi perhatian terhadap sektor penting, seperti pendidikan. Forum ini ingin memberi masukan agar kebijakan publik benar-benar efektif bagi masyarakat,” kata Marzuki.
Selain isu kebijakan publik, para tokoh juga menyoroti pentingnya komunikasi politik yang lebih solid di lingkungan pemerintahan. Beberapa tokoh menilai masih sering terjadi perbedaan pernyataan antar pejabat negara yang menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih kuat di antara para menteri agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan secara jelas dan konsisten. Forum Kebangsaan menilai koordinasi yang solid akan sangat membantu percepatan program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo.
Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Ahmad Basarah, menegaskan bahwa Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 dibentuk sebagai ruang komunikasi kebangsaan yang bersifat independen. “Forum ini hadir sebagai wadah silaturahmi dan komunikasi para alumni pimpinan MPR dan DPR untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran strategis kepada pemerintah. Masukan yang lahir dari forum ini adalah suara kebangsaan, bukan kepentingan yang lain,” ujar Basarah. (*)
