Barometer99.com – Oleh Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)
KONSISTENSI Presiden Prabowo Subianto mengajak semua elemen masyarakat untuk mewaspadai gangguan stabilitas nasional oleh kekuatan asing sangat beralasan dan karenanya patut diapresiasi. Oleh alasan kepentingan geopolitik maupun ekonomi, catatan historis menunjukkan bahwa Indonesia selalu menjadi target campur tangan kekuatan asing melalui berbagai pendekatan.
Kehadiran unsur asing di setiap negara melalui pendekatan resmi ditandai dengan penempatan diplomat beserta stafnya, penugasan tenaga asing di kantor badan multilateral, maupun kehadiran pebisnis asing yang bermitra dengan pengusaha lokal. Namun sejarah juga mencatat adanya penempatan tidak resmi tenaga asing yang disamarkan, lazim dikenal sebagai intelijen atau agen rahasia.
Praktik penempatan intelijen asing masih terjadi hingga saat ini, dengan intensitas yang disesuaikan dengan tujuan kepentingan geopolitik dan ekonomi. Aktivitas mereka beragam dan sebagian besar ilegal, seperti mengumpulkan atau membeli data informasi, membangun jaringan dengan oknum lokal, serta menyebarkan hoaks atau kasus yang dapat menyulut emosi publik untuk menciptakan instabilitas.
Saat ini terjadi eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai kawasan: ambisi Amerika Serikat (AS) menguasai Greenland direspon keras oleh negara Eropa Barat, ketegangan di Iran melibatkan sejumlah negara, di Afrika terjadi perang kepentingan antar negara luar benua, dan kawasan Amerika Utara dan Selatan menjadi titik panas akibat ancaman serangan AS. Di tengah ketegangan ini, komunitas intelijen asing dari berbagai negara sedang aktif bekerja, dengan lalu lintas informasi yang fokus pada kelemahan, kekuatan lawan, dan peluang. Serangan militer antara Iran dan Israel pada Juni 2025 menjadi contoh jelas bagaimana kerja intelijen kedua negara tersebut.
Selain konflik, hubungan antar negara yang tidak harmonis atau tidak memiliki hubungan diplomatik juga sering melibatkan perang intelijen. Ketika Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan suatu negara, hal itu bisa menjadi alasan kehadiran intelijen dari negara tersebut. Contohnya, konsistensi Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengecam Israel dapat berpotensi menarik jaringan intelijen Israel beroperasi di Indonesia. Selain itu, sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah juga menjadi daya tarik bagi intelijen asing.
Beroperasinya jaringan intelijen asing di Indonesia bukan hal baru. Menurut penuturan pendahulu, rangkaian peristiwa besar di Indonesia selalu terkait dengan campur tangan kekuatan asing melalui jaringan intelijen mereka. Pada tragedi 1965, unsur asing menyerahkan daftar anggota komunis (PKI) kepada pihak berwenang. Pada kerusuhan Mei 1998, jaringan telekomunikasi sempat terganggu kecuali pada kompleks perkantoran diplomat asing.
Pada dekade 1990-an, seorang wartawan pernah didekati oleh anggota intelijen asing yang memperlihatkan daftar rinci pejabat yang melakukan korupsi, beserta proyek dan nilai korupsinya. Fakta lain yang menunjukkan kerja intelijen yang tersembunyi adalah kunjungan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin ke Indonesia pada Oktober 1993 untuk bertemu Presiden Soeharto, padahal kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik. Selain itu, terungkapnya penyelundupan 5,3 juta ton bijih nikel ke Tiongkok pada Januari 2020 hingga Juni 2022 – padahal pemerintah sudah melarang ekspor bijih nikel sejak awal 2020 – menjadi contoh bagaimana intelijen asing beroperasi.
Ajakan Presiden Prabowo untuk mewaspadai gangguan stabilitas nasional oleh kekuatan asing sangat beralasan. Ajakan ini tidak berniat membatasi sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah, namun gelombang kritik tidak boleh mengganggu stabilitas nasional atau menimbulkan kekacauan.
Tujuan utama operasi intelijen asing adalah menciptakan instabilitas berlarut-larut untuk menguras energi politik, ekonomi, dan sosial. Untuk itu, mereka melancarkan perang informasi dengan menyebarkan hoaks dan manipulasi opini publik melalui media sosial, serta berpotensi mengeksploitasi isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan). Semua aktivitas ini bertujuan menciptakan polarisasi ekstrim, mempertajam konflik horizontal, dan mengurangi kepercayaan rakyat kepada negara dan pemerintah.
Sekali lagi, ajakan Presiden Prabowo menjadi relevan di masa kini. Dunia sedang menghadapi tatanan global yang porak-poranda dengan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia. Pilihan terbaik bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia adalah selalu waspada, tetap kritis, dan bijaksana merawat stabilitas nasional serta ketertiban umum demi kebaikan bersama.
