Barometer99.com – Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, mengingatkan bahwa berbagai ancaman, teror, dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik tidak boleh dibiarkan mencoreng citra dan kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia menegaskan, tindakan-tindakan intimidatif itu justru berpotensi membentuk persepsi keliru bahwa Presiden dan kabinet Merah Putih anti kritik.
Menurut Bamsoet, banyak figur yang mengenal dekat Prabowo sangat yakin bahwa aksi-aksi teror tersebut tidak berada dalam kendali Presiden. Prabowo selama ini dikenal terbuka pada kritik, mau berdialog, bahkan tidak segan menanggapi langsung kritik publik. Ia mengingatkan bahwa Presiden juga pernah mengundang figur-figur yang sering mengecam pemerintah untuk berdiskusi secara terbuka.
Karena itu, Bamsoet menilai penting untuk mengungkap siapa dalang di balik rangkaian teror terhadap para pengkritik pemerintah. Kasus ancaman terhadap Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menjadi sorotan terbaru. Setelah menyuarakan kritik terkait kasus kematian seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur, Tiyo dan keluarganya justru mengalami intimidasi.
Bamsoet menyebut, bila tidak ditangani secara serius, publik bisa menganggap pelaku teror adalah suruhan kekuasaan. Ia menilai hal ini sangat berbahaya bagi citra pemerintahan Prabowo yang justru ingin membangun komunikasi sehat dengan masyarakat.
Ia meminta jajaran terdekat Presiden sigap memberikan penjelasan resmi setiap kali muncul isu teror terhadap pengkritik pemerintah. Para menteri juga diminta bekerja cermat dalam menjalankan kebijakan prioritas agar tidak menimbulkan kesan buruk terhadap Presiden.
Salah satu program yang banyak disorot adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Bamsoet, program ini sejatinya baik, namun menjadi polemik ketika pelaksanaannya tidak memenuhi standar minimal gizi hingga terus dikritik publik.
Hal serupa terjadi pada rencana pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang menimbulkan kebisingan karena munculnya wacana menutup jaringan minimarket eksisting serta isu impor 105 ribu kendaraan pickup dari India. Padahal, industri otomotif dalam negeri sudah memproduksi kendaraan serupa.
Bamsoet menekankan, program prioritas Presiden harus direalisasikan dengan bijaksana dan tanpa kecerobohan. Kesalahan dalam implementasi hanya akan menimbulkan kritik yang ujungnya berdampak pada citra Presiden. Program seperti MBG maupun Kopdes, katanya, tidak boleh ditunggangi kepentingan lain dan harus dijalankan secara transparan serta profesional.
