Catatan Politik Bamsoet: Fokus Merawat Stabilitas di Tengah Gejolak Harga Minyak Dunia
Jakarta, Barometer99.com – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menilai pemerintah perlu memprioritaskan upaya menjaga stabilitas nasional di tengah gejolak harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah.
Menurut Bamsoet, kenaikan harga minyak selalu menimbulkan efek domino terhadap perekonomian, karena secara langsung memicu kenaikan biaya produksi dan distribusi yang pada akhirnya berdampak pada naiknya harga barang dan jasa.
“Efek domino dari kenaikan harga minyak selalu menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat karena biasanya diikuti kenaikan harga berbagai kebutuhan,” ujarnya dalam catatan politiknya.
Ia menekankan bahwa Indonesia tidak bisa menghindari dampak konflik geopolitik yang saat ini melibatkan Iran, United States, dan Israel. Ketegangan di kawasan Timur Tengah, yang merupakan pusat produksi energi dunia, berdampak langsung terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.
Sejak konflik meningkat, harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan. Harga minyak mentah Brent Crude Oil tercatat naik sekitar 30 persen, sementara West Texas Intermediate bahkan melonjak lebih dari 38 persen dibandingkan sebelum konflik terjadi.
Situasi ini semakin kompleks setelah Qatar mengingatkan potensi terhentinya produksi minyak dan gas di kawasan Teluk apabila konflik terus berlanjut. Selain itu, keputusan Iran menutup jalur strategis Selat Hormuz berpotensi mengganggu distribusi energi dunia.
Bamsoet mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak tidak hanya berdampak pada masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga memberikan tekanan pada keuangan negara. Pemerintah harus menghitung ulang beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), sementara nilai impor energi berpotensi meningkat.
Saat ini, menurutnya, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mulai terasa. Per Februari 2026, APBN tercatat defisit Rp135,7 triliun. Kondisi tersebut bisa semakin berat apabila kenaikan harga minyak dunia dibarengi dengan penguatan dolar AS atau pelemahan rupiah.
Ia juga menyoroti data Bank Indonesia yang menunjukkan cadangan devisa Indonesia pada Februari 2026 turun sebesar 2,7 miliar dolar AS menjadi 151,9 miliar dolar AS.
Menghadapi situasi ini, Bamsoet menilai pemerintah perlu merespons secara taktis dan bijaksana. Salah satu langkah yang lazim ditempuh adalah meningkatkan efisiensi belanja negara atau melakukan penyesuaian kebijakan subsidi, termasuk kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, jika kebijakan penyesuaian harga BBM harus dilakukan, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Dalam konteks penyesuaian harga BBM bersubsidi, masyarakat layak mendapatkan penjelasan karena kenaikan harga selalu memengaruhi daya beli,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa penurunan daya beli berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat, bahkan kritik keras terhadap pemerintah. Apalagi di era digital saat ini, aspirasi publik dengan cepat disuarakan melalui media sosial.
Karena itu, ia mendorong agar setiap kebijakan yang diambil tetap mengedepankan stabilitas nasional dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Bamsoet juga mendukung opsi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan membuka peluang impor BBM dan LPG dari United States. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi akibat ketegangan geopolitik dan penutupan jalur distribusi energi global.
“Jika langkah ini direalisasikan, stabilitas nasional dapat tetap terjaga karena Indonesia terhindar dari kemungkinan kelangkaan BBM dan LPG,” pungkasnya.
