Bima, barometer99.com — Pemerintah Kabupaten Bima menghadapi keterbatasan fiskal pada tahun anggaran 2025–2026. Untuk mengamankan dukungan pendanaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, Bupati Bima Ady Mahyudi melakukan safari koordinasi ke sejumlah kementerian.
Safari tersebut dilakukan sepanjang akhir pekan ini bersama pejabat teknis terkait. Salah satu agenda utama adalah audiensi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Jumat (12/12), di mana Bupati Bima dan rombongan diterima Direktur Pembangunan Indonesia Timur, Ika Retna Wulandary.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Bima mengajukan 10 usulan prioritas strategis yang dinilai mendesak untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Safari ini merupakan tindak lanjut dari desk usulan daerah bersama Kementerian Dalam Negeri pada kegiatan Retreat Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia yang dilaksanakan Oktober lalu,” kata Bupati Ady Mahyudi.
Usulan yang disampaikan meliputi penanganan jembatan terdampak banjir, peningkatan ruas jalan, pengembangan fasilitas dan layanan RSUD Sondosia, serta sejumlah proyek lain yang mendukung konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar.
Bupati Ady berharap advokasi intensif ke pemerintah pusat dapat menghasilkan dukungan konkret bagi Kabupaten Bima. Menurutnya, dukungan tersebut dibutuhkan agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Safari koordinasi ini turut diikuti Kepala Bappeda Kabupaten Bima Taufik, ST., MT., Kepala Bidang P4 Bappeda Hasanuddin, ST., serta Direktur RSUD Sondosia dr. Firman, MPH.
Selain Bappenas, Bupati Bima juga melakukan audiensi lanjutan ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta sejumlah kementerian lain yang relevan dengan usulan prioritas daerah. (*).
