Barometer99.com – Upaya percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera terus mendapatkan dukungan lintas sektor. Salah satunya datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menugaskan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan untuk terjun langsung membantu pemulihan di daerah terdampak. Langkah tersebut mendapat apresiasi luas karena dinilai sangat strategis dan berdampak nyata di lapangan.
Rencananya, KKP akan memberangkatkan sebanyak 1.142 taruna secara bertahap dalam beberapa kloter menuju wilayah terdampak bencana. Kehadiran para taruna ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan tenaga fisik dan kerja manual secara intensif.
Diketahui, bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera sejak akhir November 2025 telah berdampak pada tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak bencana tersebut cukup signifikan, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur pemerintahan, jalan dan jembatan, fasilitas umum, hingga terganggunya sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Sejak hari pertama bencana terjadi, pemerintah pusat bergerak cepat melakukan mobilisasi nasional atas arahan Presiden Republik Indonesia. Seluruh kementerian dan lembaga terkait dilibatkan, bersama TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Sinergi tersebut telah membuahkan hasil dengan mulai pulihnya sejumlah wilayah, meskipun masih terdapat daerah yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.
Saat ini, kondisi pemulihan di wilayah terdampak bervariasi. Beberapa daerah telah pulih sepenuhnya, sebagian lainnya masih dalam tahap setengah pulih, dan sisanya memerlukan penanganan intensif secara gotong royong. Di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya, permasalahan utama yang dihadapi adalah lumpur tebal yang menutupi rumah warga, fasilitas umum, sekolah, hingga kantor pemerintahan. Sementara itu, di wilayah pegunungan, tantangan utama berupa longsor yang memutus akses jalan dan jembatan.
Penanganan lumpur di kawasan permukiman padat tidak sepenuhnya dapat mengandalkan alat berat, mengingat banyak lokasi berada di gang-gang sempit dan di dalam rumah warga. Oleh karena itu, dibutuhkan tambahan personel yang kuat secara fisik dan siap bekerja secara manual dari rumah ke rumah. Dalam konteks inilah, kehadiran taruna KKP dinilai sangat tepat dan dibutuhkan.
Sebelumnya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) telah mengirimkan lebih dari 1.000 praja, disusul Badan Pusat Statistik (BPS) yang menurunkan sekitar 500 personel untuk membantu pemulihan. Dukungan dari KKP dengan mengirimkan 1.142 taruna menjadi tambahan kekuatan yang sangat berarti dan mempertegas semangat gotong royong dalam penanganan bencana nasional.
Pemberangkatan taruna KKP ini direncanakan berlangsung dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terpadu, dan berkelanjutan demi meringankan beban masyarakat terdampak.
Radaksi
