Mataram, Barometer99.com – Proyek perbaikan infrastruktur jalan Lenangguar–Lunyuk menelan anggaran Rp19 miliar belum tuntas dikerjakan. Karena proyek penanganan long segment ruas jalan tersebut progresnya belum masuk 50 persen. Kendati demkian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD (DPRD) Provinsi NTB Muhamamd Aminulah mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas pekerjaan tersebut.
Bukan hanya itu, Ia juga berharap pemerintah Provinsi NTB untuk segera meminta tanggungjawab kontraktornya.
Proyek yang dijadwalkan tuntas pada 31 Desember 2025 itu mendapatkan adendum 50 hari terhitung sejak 1 Januari 2026, dan adendum I berakhir hari ini. “Kita minta APH untuk mengusut mulai dari lelang sampai perpindahan tangan,”pungkas bang Maman nama sapaannya, Jum’at, 20/2/2026.
Pekerjaan yang belum tuntas dan proyek perbaikan infrastruktur jalan tersebut progresnya belum sampai 50 persen. Menurut bang Maman anggota DPRD NTB dari Fraksi PAN, hal dikhawatirkan adalah terkait distribusi hasil petani dan nelayan, karena kalau masyarakat melewati Sumbawa Barat, membutuhkan jarah yang ditempuh sangat jauh.
Tidak hanya itu, ia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB untuk mengaudit pekerjaan proyek tersebut. “Jalan ini sangat penting dan sangat urgen bagi kepentingan seluruh masyarakat di Sumbawa,” tegasnya.
Ia juga mengatakan PT Amar Jaya Perkasa (AJP) selaku pelaksana diduga memindahkan proyek tersebut ke pihak lain.”Tidak dikerjakan oleh pemenang tender dan dioper oleh orang lain,”bebernya. Dikatakannya, saya dengar dari kepala desa, DPRD Kabupaten (Sumbawa), dan camat, proyek itu dijual ke orang lain yang ada di Sumbawa,” bebernya.
la menceritakan dirinya didatangi perwakilan masyarakat di Kabupaten Sumbawa sekitar sepuluh orang. “Tadi ada lebih kurang sepuluh orang yang datang, mulai camat, seluruh kepala desa, dan DPRD Kabupaten Sumbawa,” ujarnya. (red).
