Air Bersih Langka, Warga Raya Desak Pemerintah Daerah Bertindak

Lingga, Kepri, Barometer99.com – Sudah hampir satu bulan terakhir, warga Dusun II Kampung Tengah, Kelurahan Raya, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, hidup dalam krisis air bersih. Air dari sistem pengelolaan air bersih yang dibiayai pemerintah daerah tidak mengalir sama sekali, memaksa warga mengangkut air dari sumur umum demi bertahan hidup.
Setiap hari, warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan gerobak dan sepeda motor untuk kebutuhan memasak dan mencuci. Ironisnya, di tengah krisis ini, warga mengungkap fakta bahwa proyek penyediaan air bersih tersebut sebelumnya telah menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah dari pemerintah.
“Anggaran besar sudah dikucurkan, tapi kami tetap tidak menikmati air. Ini bukan sehari dua hari, tapi sudah hampir satu bulan putus total,” ujar seorang warga dengan nada kecewa, Sabtu (24/1/2026).
Lebih memprihatinkan lagi, warga menyebut bahwa sejak awal beroperasi, setiap rumah tangga diwajibkan membayar iuran sebesar Rp10 ribu per bulan. Namun hingga kini, air tetap tidak mengalir secara normal, bahkan saat musim hujan.
“Di musim hujan saja sering mati. Sekarang musim kemarau, air benar-benar tidak berjalan. Kalau seperti ini, iuran yang kami bayarkan selama ini digunakan untuk apa?” tegas warga lainnya.
Warga menyebut alasan klasik yang kerap disampaikan pengelola, yakni kapasitas bak penampung air yang disebut tidak mencukupi. Namun alasan tersebut dinilai tidak sebanding dengan besarnya anggaran pembangunan yang telah digelontorkan pemerintah.
“Kami tidak pernah diberi penjelasan rinci. Katanya bak kecil, tapi solusi tidak pernah ada. Sementara kami terus membayar,” ungkap sumber.
Keberadaan sumur umum peninggalan para sesepuh kampung menjadi satu-satunya penyelamat warga. Tanpa sumur tersebut, warga mengaku terpaksa harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Warga kini mendesak pemerintah daerah, inspektorat, serta aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan menyelidiki dugaan lemahnya pengelolaan air bersih, termasuk transparansi penggunaan anggaran pembangunan dan dana iuran masyarakat.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Lurah Raya justru mengarahkan pewarta untuk menghubungi pengelola air bersih.
“Coba konfirmasi ke pengurus pengelola air bersih,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola air bersih Kelurahan Raya belum memberikan keterangan resmi meski telah berulang kali dihubungi.
Krisis ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab dalam penyediaan layanan dasar masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah tidak lagi menutup mata dan segera mengambil langkah konkret agar hak dasar atas air bersih dapat terpenuhi.
(Mhmmd)