Morowali, Barometer99.com – Tidak membantah adanya konflik agraria warga Torete versus perusahaan tambang nikel dan rencana pembangunan kawasan industry. Pemerintah desa Torete dan desa Buleleng di Morowali mendadak melakukan konfrensi pers terkait adanya kabar perpecahan maupun potensi konflik antar warga di kedua desa.
Tidak jelas sumber informasi di media social yang dimaksud dan siapa pelaku penyebar hoax yang menyebut adanya konflik antar warga kedua desa, hingga menimbulkan tanda tanya dari sejumlah warga Torete yang sedang berkonflik dengan perusahaan tambang.
Rina Maharadja, salah seorang warga desa Torete yang juga merupakan pembina Aliansi Masyarakat Torete Bersatu (AMTB) mengatakan, tidak mengetahui secara jelas motif dilakukannya konfrensi pers Kades dan Ketua BPD Desa Torete dan Buleleng yang tersebar di grup WhatsApp Forum Diskusi dan Informasi, pada Senin, 12 januari 2026.
“Karena dari awal sampai saat ini, memang tidak ada konflik antar warga desa Buleleng dan Torete, yang ada adalah konflik warga dengan perusahaan mengenai hak-hak atas lahan diwilayah desa Torete,” ucap Rina Maharadja kepada sejumlah wartawan.
Ia pun mempertanyakan, apakah langkah ini adalah “by desain” untuk meredam akar persoalan konflik agraria atas serbuan investasi pertambangan dan seakan terus dipelihara?. Pasalnya, hingga kini, konflik agraria antar warga dan perusahaan sudah memakan korban warga setempat.
Setidaknya hingga sekarang, ada empat warga yang menjadi korban yang mendekam dibalik jeruji besi sebagai akibat konflik agraria warga melawan perusahaan PT. Teknik Alum Serivice (TAS) maupun PT. Raihan Catur Putra (RCP). Dari keempat orang warga setempat, termasuk diantaranya dialami aktivis lingkungan dan seorang jurnalis di Torete Morowali.
Disisi lain, pasca konfrensi pers tersebut dan konflik yang belum usai, muncul lagi informasi terkait adanya rencana jual beli lahan mangrove berkedok tali asih dan atau kompensasi lahan mangrove di desa Torete oleh PT. TAS.
Menurut Rina, hal ini berdasarkan dokumentasi foto surat yang beredar dan diperoleh warga, ditandatangan oleh KTT PT. TAS, Ir. Agus Riyanto, ST serta ditujukan kepada Kades Torete Amrin S dan Ketua BPD Torete Baharudin.
Dalam isi dokumentasi surat PT. TAS tersebut, ada dua poin permintaan data dari pihak perusahaan kepada pemerintah desa Torete. Pertama, meminta list nama-nama penerima sah atas tali asih dan atau kompensasi lahan mangrove. Kedua, meminta berita acara kesepakatan kompensasi antara pemerintah dan masyarakat penerima sah tali asih dan atau kompensasi.
“Kami tidak menolak investasi. Kami hanya berharap, serbuan investasi menjadi berkah bukan menjadi petaka. Hari ini investasi yang ada di desa Torete menjadi sumber konflik, apakah ini tujuan dari kehadiran investasi?,” ucap Rina.(*)
